Kulon Progo (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan menyelenggarakan pendidikan politik melalui program "Kelas Pemilu bagi Pemilih Pemula" bagi pelajar SMA sederajat.
Divisi Sosialsiasi Pendidikan Pemilih Humas dan SDM KPU Kulon Progo, Marwanto di Kulon Progo, Jumat, mengatakan tujuan diadakannya pendidikan politik kepada pemilih pemula yakni mengenalkan konsep demokrasi dan pentingnya pemilu bagi pembangunan di Indonesia.
"Selain itu, pendidikan politik ini untuk mengenalkan siklus atau tahapan pemilu, menjelaskan isi undang-undang penyelenggara pemilu dan undang-undang pemilu serta mendorong pemilih pemula untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada lingkungan sekolah dan keluarga," kata Marwanto.
Menurut dia, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan angka partisipasi, baik dalam pemilu maupun pemilukada. Beda dengan tahapan pemilu lainnya, sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara terus menerus, sistematis dan masif yang melibatkan banyak pihak atau pemangku kepentingan.
Ia mengatakan keberadaan siswa sebagai pemilih pemula perlu digandeng oleh KPU dalam rangka melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
"Sebagai pemilih pemula, siswa merupakan pemilih yang masih "genuine" (murni) sehingga sejak dini perlu diberi bekal tentang kepemiluan yang benar, agar ke depan menjadi pemilih yang cerdas, jauh dari sikap apatis dan fanatis," katanya.
Dia mengatakan tingkat Partisipasi masyarakat Kulon Progo untuk menggunakan hak pilihnya cenderung menurun dalam dua Pemilu terakhir. Pada Pemilu Legislatif 1999, prosentase voter turn-out atau pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekitar 92 persen. Angka ini kembali turun pada Pemilu Legislatif 2004 menjadi 84 persen dan Pilpres 2004 untuk putaran pertama 79 persen, dan putaran kedua hanya 76 persen.
Selain itu, pada Pemilu Legislatif 2009 angka partisipasi turun lagi, yakni 71 persen dan Pilpres sebesar 73 persen. Begitu juga pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kulon Progo pada 2011 menunjukkan turunnya tingkat partisipasi. Pemilukada Kulon Progo 2006 tingkat partisipasi mencapai 75,66 persen, sedang pada Pemilukada 2011 hanya 69,7 persen.
"Meski partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya hanya merupakan salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan pemilu, namun rendahnya partisipasi masyarakat tetap merupakan problem yang harus dicarikan solusinya," katanya.
Ia mengatakan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pemilukada akan berpengaruh pada legitimasi kekuasaan yang lahir dari proses pemilu.
"Dari legitimasi itulah kekuasaan yang terbentuk lewat ajang demokrasi elektoral tadi menjalankan roda pemerintahannya," katanya.
(KR-STR)
