DPR minta pemerintah cari solusi permasalahan BLSM

id gandung pardiman

DPR minta pemerintah cari solusi permasalahan BLSM

Anggota DPR RI dari Partai Golkar dapil DIY, Gandung Pardiman saat mengunjungi warga miskin tidak dapat BLSM di Kabupaten Bantul. (Foto Antara/Hery Sidik)

Bantul (Antara Jogja) - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gandung Pardiman meminta pemerintah pusat mencari solusi terkait permasalahan bantuan langsung sementara masyarakat yang belum tepat sasaran.

"Saya menerima banyak sms tentang keluhan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan setelah saya buktikan ternyata benar bahwa masih ada warga miskin yang belum dapat," katanya Jumat.

"Pada 9 Juli nanti pak Agung Laksono Menko Kesra akan datang ke Gunung Kidul (DIY), akan saya laporkan dan ini harus ada jalan keluar," katanya usai meninjau warga miskin yang tidak mendapat BLSM di Desa Pendowoharjo, Kabupaten Bantul, DIY.

Menurut Gandung, sedikitnya ada sembilan kepala keluarga (KK) di wilayah setempat yang masih miskin namun tidak menerima bantuan sebagai kompensasi dari pemerintah pusat atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut.

"Kalau seperti ini kan berarti data dari BPS (Badan Statistik Pusat) sendiri tidak valid. Dan ini artinya sasaran BLSM tidak tepat, padahal uang sebesar Rp600 ribu sangat berarti bagi mereka (warga miskin)," katanya.

Gandung mengatakan, akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencari solusi agar nantinya warga yang menerima bantuan adalah benar-benar yang membutuhkan.

"Ini jangan terulang lagi dan harus ada solusi, bagi yang betul-betul miskin tidak dapat BLSM bagaimana caranya harus mendapat bantuan," kata Ketua DPD Partai Golkar DIY tersebut.

Ia mengatakan, jika ada kebijakan yang terkait dengan bantuan kepada masyarakat sebelum ada keputusan bersama diharapkan data penerima betul-betul valid dan dapat dipertanggungjawaban.

"Saya mendengar banyak keluhan masuk ke Ombudsmen, makanya ini harus dicari jalan keluar, warga itu kan inginya tidak muluk-muluk seperti bisa makan, tercukupi kebutuhan sandang, papan dan sekolah itu kan sederhana sekali," katanya.

(KR-HRI)