Bantul (Antara Jogja) - Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terkendala buku ajar sekolah menengah pertama yang belum semua terdistribusikan dalam menerapkan Kurikulum 2013.
"Untuk buku saya tidak tahu apa kendalanya karena itu yang mengadakan pusat, baik itu buku pegangan siswa ataupun guru SMP masih belum semua sekolah menerima, kalau buku sekolah dasar (SD) sudah semuanya," Kepala Dinas Pendidikan Dasar Bantul Totok Sudarto di Bantul, Selasa.
Hingga saat ini, katanya, pelaksanaan Kurikulum 2013 terkendala persoalan buku ajar SMP yang belum 100 persen terdistribusikan, karena masih ada sekitar 45 persen dari total 89 SMP di Bantul yang belum menerima buku tersebut.
"Ada juga sekolah tertentu yang menerima buku namun dalam jumlah eksemplar yang masih kurang. Dan untuk mengatasi permasalahan buku tersebut, kami sudah mengirimkan `soft copy` ke sejumlah sekolah untuk dijadikan rujukan," katanya.
Dia mengatakan untuk mengatasi kebingungan guru terhadap penerapan Kurikulum 2013, sebenarnya pemerintah telah mengupayakan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan teknis (bimtek), dan sejauh ini pelatihan yang diberikan juga sudah memadai.
Ia mengatakan sesuai arahan pemerintah pusat, Kurikulum 2013 tidak akan direvisi, hanya saja akan dibentuk tim untuk melakukan evaluasi penerapan kurikulum tersebut, di antaranya evaluasi soal pelajaran, dan buku.
Disinggung mengenai kemungkinan memunculkan peluang nilai dikarang dalam Kurikulum 2013 itu, pihaknya membatah hal tersebut, karena penilaian harus dilakukan dengan `autentic assesment` baik untuk aspek kognitif maupun afektif.
"Memang untuk kurikulum ini penilaiannya memakai kata-kata deskriptif sehingga guru harus kerja keras," kata Totok Sudarto.
Salah satu guru di SD Muhammadiyah Panggang, Bambanglipuro, Bantul, Zahrowi, mengakui saat ini guru belum menguasai Kurikulum 2013.
Untuk membahas tema pelajaran, katanya, guru terkadang merasa kebingungan, belum lagi saat akan memberikan penilaian deskriptif yang juga tidak kalah membingungkan.
"Jadinya memang ada peluang untuk mengarang nilai, karena kan kurikulum ini belum ada tempat untuk merujuk, kami kebingungan," katanya.
Oleh karena itu, ia mengaku mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi dan meninjau kembali materi Kurikulum 2013 agar tidak muncul keragu-raguan di kalangan guru.
KR-HRI
