KPRA: penggunaan antibiotik tidak bijaksana sebabkan resistensi

Yogyakarta (Antara) - Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) Kementerian Kesehatan Hari Paraton mengatakan penggunaan antibiotik yang tidak bijaksana dan tidak sesuai indikasi, jenis, dosis, dan lamanya menjadi penyebab resistensi antibiotik.
     "Penyebab lain adalah kurangnya kepatuhan penggunaan antibiotik serta mudahnya masyarakat membeli antibiotik tanpa resesp dokter di apotek, kios atau warung. Seharusnya antibiotik tidak dijual bebas dan harus berdasarkan resep dokter," katanya di Yogyakarta, Minggu.
     Pada Pfizer Press Circle (PPC), Hari mengatakan, menyimpan antibiotik cadangan di rumah, memberi antibiotik kepada keluarga, tetangga atau teman merupakan kebiasaan yang banyak dijumpai di masyarakat. Hal itu dapat mendorong terjadinya resistensi antibiotik.
     "Antibiotik telah memiliki peran penting pada dunia kedokteran karena telah menyembuhkan banyak kasus infeksi. Namun, intensitas penggunaan antibiotik yang relatif tinggi menimbulkan berbagai permasalahan dan merupakan ancaman global bagi kesehatan terutama resistensi bakteri terhadap antibiotik," katanya.
     Selain berdampak pada morbiditas dan mortalitas, hal itu juga memberi dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial yang sangat tinggi.
     "Tidak semua penyakit infeksi perlu ditangani dengan memberi antibiotik, penggunaan antibiotik semata hanya untuk mengobati penyakit yang disebabkan infeksi bakteri. Perlu disadari bahwa antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri, bukan mencegah atau mengatasi penyakit akibat virus," katanya.
     Menurut dia, bakteri resisten terjadi akibat penggunaan antibiotik yang tidak bijaksana dan penerapan kewaspadaan standar yang tidak benar di fasilitas pelayanan kesehatan.
     Berbagai studi menemukan bahwa sekitar 40-62 persen antibiotik digunakan secara tidak tepat antara lain untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik.
     "Pada penelitian kualitas penggunaan antibiotik diberbagai rumah sakit di Indonesia ditemukan 30-80 persen tidak didasarkan pada indikasi," katanya.
     Berdasarkan data penelitian WHO dan KPRA/PPRA tahun 2013 di enam Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia diidentifikasi bakteri penghasil ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase) 40-50 persen resisten terhadap golongan Cephalosporin generasi 3 dan 4.
     Di Indonesia, kata dia, Kementerian Kesehatan telah ikut berkomitmen dalam pengendalian AMR. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah antara lain telah berfungsinya KPRA yang dibentuk 2014 dan pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba.
     "Pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba.diawali pada 144 rumah sakit rujukan nasional dan regional serta puskesmas di lima provinsi 'pilot project," katanya.
     Namun, tantangan yang harus dihadapi dalam penanggulangan resistensi antimikroba menjadi tidak mudah karena persoalan ini bukan hanya melibatkan pasien atau dokter, tetapi juga industri farmasi, industri rumah sakit, kepentingan bisnis dan kesadaran masyarakat.
     "Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk mengatasi masalah resistensi antibiotik terutama keterlibatan pemerintah, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan perusahaan farmasi," kata Hari.
     Public Affairs and Communication Director PT Pfizer Indonesia Widyaretna Buenastuti mengatakan melalui visi untuk memimpin melalui inovasi untuk Indonesia yang lebih sehat, Pfizer berkomitmen menjalankan segala kegiatan dan operasionalnya demi masyarakat Indonesia yang lebih sehat.
     Untuk itu, Pfizer ikut peduli dan mendukung kampanye pengendalian penggunaan antibiotik untuk mencegah munculnya resistensi antimikroba, salah satunya dengan  mengadakan kegiatan Pfizer Press Circle (PPC) dengan topik resistensi antibiotik.
     Menurut dia, PPC menghadirkan pakar kesehatan yang mengajak jurnalis untuk berdiskusi mengenai pentingnya kesadaran mengenai resistensi dan kepatuhan penggunaan antibiotik yang tepat.
     "Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih teredukasi tentang penggunaan antibiotik yang terkendali dengan dosis yang tepat untuk mencegah munculnya resistensi antimikroba, serta tidak membeli atau mengonsumsi obat antibiotik tanpa resep dan anjuran dokter," kata Widyaretna.

(B015)