Legislatif usulkan pembangunan gapura penanda kampung

Yogyakarta (Antara) - Komisi C DPRD Kota Yogyakarta mengusulkan pembangunan gapura bergaya Yogyakarta sebagai penanda kampung guna menguatkan identitas wilayah dengan karakter Yogyakarta yang kuat.

"Kami akan usulkan agar masuk di anggaran 2018. Bisa melalui Dinas Kebudayaan atau Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP)," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, keberadaan gapura kampung yang menampilkan ciri khas Yogyakarta cukup penting sebagai penanda wilayah sehingga masyarakat akan lebih merasakan suasana dan budaya Yogyakarta sehingga menjadi pembeda dengan kota atau kabupaten lain.

Seno mengusulkan satu desain tunggal gapura yang akan diterapkan di pintu masuk utama setiap kampung. "Saya rasa, masih bisa direalisasikan dan tidak membutuhkan banyak lahan," katanya.

Selain gapura dengan desain khas Yogyakarta, Komisi C juga meminta seluruh bangunan pemerintah termasuk sekolah atau kantor lain memiliki fasad khas Yogyakarta guna mendukung identitas sebuah kota.

"Jika perencanaan pembangunan gedung pemerintah belum memiliki fasad khas Yogyakarta, maka sebaiknya tidak disetujui sampai ada perubahan desain yang memasukkan fasad khas Yogyakarta," katanya.

Sementara itu, hingga memasuki triwulan keempat 2017, Komisi C memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah menyelesaikan pekerjaan fisik mencapai 87 persen.

"Khusus untuk pekerjaan fisik yang menjadi limpahan dari tahun lalu karena ada putus kontrak, akan kami awasi secara lebih intensif sehingga pekerjaan tidak molor dan bisa selesai tepat waktu pada tahun ini," katanya.

Guna mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, Seno meminta Dinas PUPKP segera menyelesaikan seluruh lelang pekerjaan fisik pada triwulan pertama 2018 dan menyelesaikan pekerjaan fisik pada triwulan ketiga.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono mengatakan pekerjaan fisik pada tahun ini sudah selesai sekitar 87 persen, bahkan sejumlah pekerjaan yang putus kontrak pada 2016 sudah ada yang dapat dituntaskan.

"Tetapi masih ada pekerjaan pembangunan gedung Kantor Inspektorat yang baru mencapai 60 persen. Pekerjaan yang sulit adalah memasang lift. Namun, kami tetap optimistis seluruh pekerjaan bisa diselesaikan pada Desember," kata Agus.

(E013)