Pakar UGM: PLN perlu membangun pembangkit listrik tersebar

Yogyakarta (ANTARA) - Pakar Energi Terbarukan dari Fakultas Teknik UGM Ahmad Agus Setiawan mengatakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah saatnya membangun pembangkit listrik tersebar atau distributed power generation agar kejadian pemadaman listrik di sebagian Pulau Jawa tidak terulang.

"Pembangkit listrik tersebar menjadi opsi saat ini, kalau di sistem pemerintahan itu semacam otonomi daerah, namun masih dikelola oleh PLN," katanya di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, apabila sistem pembangkit listrik yang dibangun interkoneksi dari Jawa hingga Bali tidak dikondisikan dalam posisi aman maka salah satu saja mengalami gangguan maka akan terkena seluruhnya.

"Jadi, ini sistem besar yang kita tawarkan itu distribusi model kecil-kecil dan bisa on tapi cakupannya area kecil," ujar dia.

Menurutnya, kejadian listrik padam hampir separuh pulau Jawa pada Minggu kemarin bisa saja akibat gangguan kecil, namun bisa memutus aliran listrik yang interkoneksi dari Jawa hingga Bali.


Agus menilai PLN ini perlu memperkuat sistem kelistrikan se-Jawa-Bali karena menjadi tulang punggung kelistrikan nasional.

Saat ditanya apakah setiap pembangkit memiliki genset, menurutnya sesuai dengan standar dan prosedurnya setiap pembangkit memiliki genset sendiri, namun jumlah kapasitas sangat kecil untuk mencakup distribusi wilayah yang tersebar luas.

Selain memperkuat sistem kelistrikan yang interkoneksi tadi, pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi pembangkit tersebar dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan keleluasaan agar konsumen juga bisa menjadi produsen listrik.

"Seperti memanfaatkan tenaga surya atap sehingga bila terjadi gangguan konsumen bisa disconnect dengan sistem besar PLN, sementara sistem kecilnya secara autonomous bisa menghasilkan listrik untuk kebutuhan sendiri," jelas dia.

Baca juga: Hipmi DIY mendorong audit manajemen PLN

Menurut dia, pemanfaatan energi terbarukan yang tersebar ini perlu mendapat dukungan pemerintah dan PLN. Selanjutnya peluang harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi. "Peraturan harus mendukung, harga dibuat menarik dan masyarakat diajak berpartisipasi aktif," kata dia.

PLN, menurutnya harus mengoordinasikan pemanfaatan EBT tersebut karena sebagai lembaga yang melakukan monopoli distribusi listrik. "Sistem PLN juga harus siap untuk era baru ini apalagi sudah ada peraturan menteri tentang ini," lanjut dia.

Meski saat ini PLN masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagai pembangkit listrik yang dianggap praktis, namun menurut dia, sesuai dengan target bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025, PLN seharusnya membangun pembangkit menyesuaikan dengan potensi sumber energi yang ada di lokasi wilayah, seperti energi matahari, angin, air, biomass dan sebagainya.