Krisis Rakhine State dan Palestina dibahas Jokowi bersama Sekjen PBB

id Jokowi, KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo, Menlu, Retno Marsudi, Bangkok, Thailand, November 2019, rakhine state, pbb, ant

Krisis Rakhine State dan Palestina dibahas Jokowi bersama Sekjen PBB

Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres di Bangkok, Thailand pada Sabtu (2/11/2019). (Kris, Biro Pers Setpres)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres membahas isu krisis kemanusiaan di Rakhine State dan upaya perdamaian di Palestina.

Dalam Pertemuan yang diselenggarakan di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Sabtu, Jokowi menyampaikan pandangannya terkait situasi terkini terhadap dua isu tersebut serta menyatakan kesiapan Indonesia untuk turut berkontribusi bagi upaya penyelesaian masalah.

"Presiden menyampaikan observasinya terhadap dua isu tersebut. Sekali lagi, Indonesia secara aktif bersedia, more than ready, untuk berkontribusi dalam upaya penyelesaian dua masalah yang tidak mudah itu," jelas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral itu.



Sementara itu, Sekjen PBB menyampaikan apresiasinya kepada Presiden atas kontribusi Indonesia dalam upaya penyelesaian persoalan-persoalan tersebut.

Kendati situasi di Rakhine State dan Palestina belum menemui hasil yang diharapkan, namun Jokowi dan Guterres memiliki pandangan yang sama bahwa seluruh pihak harus tetap menjaga asa dalam menyelesaikan krisis tersebut.

"Kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus berusaha karena dua-duanya pada akhirnya menyangkut masalah kemanusiaan," demikian Retno dalam siaran pers dari Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini.



Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi juga didampingi diantaranya oleh Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.