DIY diminta libatkan pengrajin dalam pengadaan barang dan jasa

Yogyakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Daerah Istimewa Yogyakarta berharap pemerintah daerah bisa melibatkan pelaku usaha kerajinan dan mebel dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

"Untuk menyelamatkan sektor kerajinan dan 'furniture' pemerintah daerah harus turun tangan paling tidak membantu memberikan akses pasar," kata Penasihat Asmindo DIY Endro Wardoyo di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, salah satu akses pasar di tengah pandemi COVID-19 yang masih memiliki peluang besar ditembus oleh para pengrajin mebel adalah mengerjakan proyek pemerintah.

Akses pasar konsumen domestik maupun mancanegara, menurut dia, masih lesu sehingga diperkirakan belum signifikan nendongkrak penjualan produk usaha mebel di DIY.

Bagi Endro, bantuan subsidi atau modal bagi pengrajin akan menjadi sia-sia apabila tidak disertai dengan penyediaan akses pasar untuk penjualan produk mereka.

"Percuma kalau pemerintah memberikan bantuan-bantuan tetapi tidak carikan pekerjaan," kata dia.

Menurut dia, pandemi COVID-19 telah berdampak pada penurunan omzet akibat banyaknya penundaan atau pembatalan pesanan baik dari pembeli lokal maupun dari manca negara.

Ia menyebutkan nilai total produk kerajinan dan mebel di DIY yang pengirimannya ditunda mencapai Rp28 miliar untuk domestik, serta Rp38 miliar untuk penundaan pengiriman mancanegara atau ekspor. Selanjutnya untuk yang pengirimannya dibatalkan mencapai Rp16,260 miliar untuk domestik, dan Rp28,950 miliar untuk ekspor.

Menurut dia, data itu merupakan akumulasi dari laporan sekitar 350 perusahaan kerajinan dan mebel di DIY.

"Para pelaku usaha akhirnya terpaksa melakukan sejumlah upaya mulai mengurangi jam kerja karyawan karena keterbatasan order, PHK pekerja 23 persen, serta merumahkan 20 persen," kata dia.