Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mendorong Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta (DIY) untuk membantu mengembangkan UMKM yang dimiliki penyandang disabilitas agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara inklusif.
“Memajukan UMKM yang dijalankan penyandang disabilitas sebagai salah satu langkah konkret memfasilitasi peningkatan kemampuan diri penyandang disabilitas, yakni memberikan akses penyandang disabilitas untuk berwirausaha," kata Angkie melalui keterangan tertulis usai bertemu Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X di Yogyakarta, Rabu.
Angkie menjelaskan ekonomi inklusif menjadi prioritas untuk bisa diwujudkan. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur rencana induk penyandang disabilitas (RIPD).
Ia mengapresiasi langkah Kementerian BUMN sebagai salah satu penanggung jawab target pencapaian implementasi melalui pendirian ekosistem BUMN yang mempercepat perwujudan ekonomi inklusif dengan menciptakan manfaat bagi penyandang disabilitas agar mandiri dalam sektor ekonomi
"Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN melalui ekosistemnya yang telah membantu mewujudkan ekonomi inklusif, khususnya untuk penyandang disabilitas. sebagai salah satu langkah konkret Gerakan Sinergi Indonesia Inklusi yang diinisiasi,” katanya.
Angkie berharap melalui berbagai program yang diinisiasi oleh ekosistem BUMN seperti pelatihan layanan masyarakat, pelatihan administrasi dan pelatihan kewirausahaan dapat memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa meningkatkan kemampuannya.
"Saya mengapresiasi atas inisiatif berbagai pelatihan, magang, dan dukungan kewirausahaan yang dilakukan oleh ekosistem BUMN yakni Bank Mandiri dan BRI yang dilakukan saat ini di Yogyakarta, sebanyak lebih dari 200 penyandang disabilitas dan diharapkan menjadi momen percontohan untuk beberapa multisektor dapat mewujudkan kemandirian disabilitas dalam sektor ekonomi,” ujarnya.
Selain membahas ekonomi inklusif, Angkie juga mengajak Pemprov DIY untuk bersinergi melakukan pendataan bagi penyandang disabilitas agar mereka memiliki dokumen kependudukan dan dapat mengakses fasilitas publik.
"Alhamdulillah Pemprov DIY menyambut positif untuk saling bersinergi bersama, yang pertama melakukan pendataan para penyandang disabilitas. Dokumen kependudukan sebagai hak dasar bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat mengakses semua layanan publik dalam berbagai sektor, yaitu layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, berbagai insentif program usaha, program pemulihan ekonomi nasional, serta program pemerintah dan swasta lainnya,” kata Angkie.
