Badan Kesbangpol Sleman petakan permasalahan di masyarakat

id Badan Kesbangpol Sleman ,Kabupaten Sleman ,Sleman ,Kesbangpol sleman

Badan Kesbangpol Sleman petakan permasalahan di masyarakat

Kepala Badab Kesbangpol Kabupaten Sleman Indra Darmawan saat memberikan arahan pada FGD bersama mitra, di Sleman, Sabtu (21/12/2024). ANTARA/HO-Badan Kesbangpol Sleman

Sleman (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemetaan terhadap sejumlah permasalahan di masyarakat yang berpotensi memunculkan konflik sosial dan kesenjangan.

"Terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi muncul di masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial," kata Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman Indra Darmawan di Sleman, Sabtu.

Menurut dia, beberapa permasalahan tersebut seperti adanya kejadian yang berpotensi memunculkan konflik sosial di masyarakat, menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat, serta adanya indikasi pergerakan kelompok radikal.

"Masalah lain yakni potensi dampak kesenjangan ekonomi terkait sistem perdagangan modern dan tradisional, dan juga dampak perkembangan IT terhadap ketahanan nasional, dampak proxy war dan dampak negatif AI," katanya.

Ia mengatakan, berbagai permasalahan yang kompleks ini perlu penanganan khusus dengan program dan kegiatan yang ada di Badan Kesbangbol Sleman.

"Beberapa mitra yang membantu Badan Kesbangpol yakni forum ormas, forum parpol, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat, serta Purna Paskibraka Duta Pancasila," katanya.

Indra mengatakan, berbagai program dan kegiatan serta dukungan forum mitra perlu mendapat perhatian khususnya dukungan penganggaran.

"Untuk itu Badan Kesbangpol Sleman menyelenggarakan 'focus group discusion' (FGD) penganggaran untuk tahun 2026, jajaran Badan Kesbangpol bersama forum mitra," katanya.

Ia mengatakan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman menyampaikan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) 2026 sebesar Rp1,3 triliun dan untuk total pendapatan Rp3,1 triliun, total belanja Rp3,2 triliun ada defisit sekitar Rp113 miliar.

"Dengan kondisi keuangan seperti itu jajaran Pemkab Sleman dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan efisien serta transparan dan akuntabel," katanya.

Dari forum mitra Badan Kesbangpol mengharapkan adanya sekretariat bersama untuk memperlancar kegiatan dan perlunya dukungan penganggaran dalam pelaksanaannya sehingga mampu memberikan dukungan maupun partisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan sosial di Kabupaten Sleman untuk menciptakan kondisi yang kondusif.

Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2024