Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga menyatakan urgensi pembuatan regulasi terkait pemberian insentif kepada production house (PH) atau rumah produksi lokal maupun asing, terutama yang membawa banyak kru film untuk syuting di Indonesia.
Sandiaga mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi terkait dengan pentingnya aturan tentang pemberian intensif tersebut.
"Tentunya kita akan berkolaborasi dengan badan perfilman Indonesia melalui komisi film daerah, juga mungkin konsultan dan seluruh ekosistem yang terlibat," ungkap dia dalam Weekly Press Briefing yang dipantau secara virtual, Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan banyak dari PH asing maupun lokal yang mengeluh karena harus mengeluarkan biaya tinggi jika hendak syuting di Tanah Air. Misalnya, biaya pengamanan, biaya ketertiban, dan biaya kebersihan sehingga rumah produksi harus mengeluarkan biaya pembuatan film yang besar.
Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika, kata dia, telah memiliki fasilitas studio, perlengkapan produksi, dan regulasi terkait dengan insentif di level provinsi maupun kota sebagai upaya mengundang minat kru dan produser film melakukan syuting.
"Seperti film Ngeri-Ngeri Sedap yang di-shoot di Danau Toba, Sumatera Utara, yang berdampak luar biasa pada pariwisata. Saya harapkan ini yang juga nanti bisa ditindaklanjuti dengan langkah kolaborasi agar lebih banyak lagi film-film dunia kelas internasional dan regional," ucap Menparekraf.
Beberapa hari terakhir, ramai tersiar kabar tentang film asal Amerika Serikat berjudul Ticket to Paradise yang menceritakan Pulau Bali dengan latar belakang di negara Australia.
Berdasarkan paparannya, ada sejumlah rumah produksi film yang meminta Menparekraf, termasuk dari PH Ticket to Paradise, untuk memfasilitasi syuting di Bali. Namun, kondisi pandemi COVID-19 di Bali yang saat itu sedang tinggi dengan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mengakibatkan kegiatan syuting film sulit dilakukan.
