Gunungkidul (ANTARA) - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat jumlah penerima bantalan sosial dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah ini sebanyak 95.531 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Giyanto di Gunungkidul, Senin, mengatakan data tersebut belum final, karena masih dalam pencermatan dan menunggu hasil koordinasi dengan PT Pos, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kapanewon (kecamatan), dan kalurahan."Penerimanya juga berasal dari PKH dan program sembako. Tetapi, semua belum tentu dapat, karena itu kebijakan Kemensos. Artinya, data calon penerima belum final, masih bisa ada tambahan pada tahap berikutnya," kata Giyanto.
Menurut dia, bantalan sosial dampak kenaikan BBM yang akan dicairkan ini sebesar Rp150 ribu per bulan. Berlangsung selama empat bulan mulai September hingga Desember 2022.
"Karena data penerima dari pusat, tidak bisa diubah atau dialihkan. Jika penerima meninggal dunia, bantuan dikembalikan. Ini sedang kami verifikasi," katanya.
Selain bantalan sosial kenaikan BBM, ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022, akan segera dicairkan. Besaran BSU subsidi gaji yang akan diberikan ke pekerja adalah Rp600 ribu per bulan. BSU subsidi gaji masuk sebagai salah satu bantalan sosial untuk pengalihan subsidi BBM.
Berdasarkan data, Gunungkidul memiliki 7.696 pekerja di 294 perusahaan. Syarat untuk bisa mendapat subsidi gaji, yaitu upah minimum kabupaten/kota (UMK) di bawah Rp3,5 juta.
"Penyaluran bantuan kepada pegawai swasta yang tidak menjadi peserta BPJAMSOSTEK merupakan tantangan bagi pemerintah. Pemerintah telah memiliki beragam alternatif bantuan sosial yang dapat diakses oleh masyarakat. Ada bansos program keluarga harapan (PKH), dan bansos sembako," katanya.
Sementara itu, Ketua SPSI Gunungkidul Budiyono mengatakan pada situasi sekarang dampak kenaikan BBM dirasakan semua level masyarakat. Buruh berharap mendapatkan subsidi gaji, karena kondisi perekonomian cukup berat.
"Tercatat ada sekitar 2.000 pekerja terdata di SPSI. Di ring luar SPSI jumlahnya masih banyak yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta," kata Budiyono.
