DKP Kabupaten Gunungkidul serahkan bantuan sarpras pengolahan ikan

Gunungkidul (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan kepada Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Alam Nglipar dan Ngudi Lestari Playen.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul Krisna Berlian di Gunungkidul, Rabu, mengatakan bantuan peralatan pengolahan sebanyak dua paket, berupa satu paket peralatan pengolahan baso ikan dan satu paket peralatan pengolahan kerupuk.

“Melalui bantuan ini kita harapkan dapat dimaksimalkan pengolahan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, serta khususnya menjaga mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan,” kata Krisna Berlian

Ia mengatakan selama ini, kelompok pengolahan dan pemasaran (poklahsar) juga mengalami kendala dalam ketersediaan sarana pengolahan untuk menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, terlebih bahan baku perikanan harus cepat ditangani.

"Potensi hasil laut di Gunungkidul sangat melimpah, namun jika dijual dalam bentuk segar kurang memberikan nilai tambah," katanya.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta berharap bantuan ini digunakan sebaik mungkin. Pelaku UMKM bisa memaksimalkan peran kualitas produksi pengusaha di sektor pengolahan perikanan.

"Kami berharap produk olahan perikanan dapat dinikmati semua kalangan, dan Gunungkidul sebagai pusat pengolahan ikan," katanya.

Ia mengatakan perikanan menjadi salah satu faktor pendukung penguatan ekonomi di Gunungkidul mencapai 0,60 persen, di samping UMKM dan pertanian. Sehingga sektor ini perlu mendapat dorongan dari pemerintah.

“Ke depan Gunungkidul akan menjadi wilayah yang sangat strategis saat jalan tol Solo - Yogyakarta dibangun. Sebab exit tol akan berada di wilayah Prambanan. Sehingga saya berharap pelaku UMKM mampu mengambil momentum ini,” katanya.

Bupati juga mengatakan saat ini tengah melakukan pendataan UMKM Gunungkidul dengan estimasi berjumlah kurang lebih 60.000 UMKM.

"Dalam kurun waktu enam bulan pendataan ini akan diselesaikan sehingga pemerintah mempunyai data yang valid," katanya.