Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan fasilitas sarana transportasi berupa 10 sepeda motor terhadap kelompok petugas inseminasi buatan atau inseminator ternak sapi guna meningkatkan pelayanan kawin suntik kepada peternak.
"Ini salah satu bentuk dari Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan sarana transportasi untuk mereka yang bertugas tidak kenal waktu," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul Joko Waluyo usai penyerahan sepeda motor di Bantul, Senin.
Menurut dia, di Kabupaten Bantul memiliki petugas inseminasi buatan sebanyak 30 orang, yang pelayanannya menjangkau kelompok peternak sapi di 17 kecamatan, mereka bekerja secara mandiri melayani dengan menyuntikkan semen beku atau sperma ternak ke tubuh sapi betina.
"Teman teman ini tenaga mandiri, melayani peternak untuk kawin suntik tidak mengenal waktu, karena sapi mintanya kawin tidak mengenal waktu juga, dan ternak itu kalau pas tidak birahi tidak mau menerima perkawinan itu, nah teman-teman bekerja sampai malam, kadang sampai dini hari," katanya.
Dia mengatakan, inseminasi buatan sendiri merupakan salah satu upaya peningkatan populasi ternak dengan sistem kawin suntik. Di Bantul dalam satu tahun jumlah semen beku yang disuntikkan mencapai hampir 50 ribu, sementara populasi ternak sapi di Bantul hampir 60 ribu ekor.
Oleh karena itu, kata dia, dengan fasilitas 10 sepeda motor yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bantul pada Perubahan tahun 2022, harapannya petugas inseminator bisa lebih intens dan lebih tepat dalam pelayanan kepada peternak.
"Harapannya begitu, karena perlu ketepatan, sapi birahi hanya punya waktu 24 jam, kalau mundur tidak jadi, terlalu cepat tidak jadi, jadi perlu ketepatan, teman-teman butuh sarana transportasi biar lebih tepat dalam pelayanan," katanya.
Joko Waluyo mengatakan, para petugas inseminator ternak tersebut tidak mendapatkan upah atau honor dari pemerintah daerah, melainkan pendapatan mereka murni dari melayani kawin suntik dengan biaya sebesar Rp50 ribu untuk setiap sapi.
"Mereka tersebar di 17 kecamatan dibagi sesuai dengan populasi di masing-masing wilayah. Kalau jumlah ideal sebetulnya kurang, tapi untuk sementara belum penambahan, itu yang menyelenggarakan pelatihan petugas dari pusat, kita menunggu dari pusat," katanya.
