Yogyakarta fokus menangani kawasan kumuh berbasis indikator

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memfokuskan upaya penanganan kawasan kumuh berbasis pada indikator kumuh dan tidak lagi pada upaya penanganan dalam skala kawasan dengan cakupan luas.

"Untuk tahun ini, penanganan kumuh dilakukan untuk menuntaskan skor indikator kumuh yang masih tinggi. Bukan lagi penanganan dalam skala kawasan untuk menata wajah suatu wilayah," kata Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Sigit Setiawan di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, terdapat tujuh indikator kumuh dan masing-masing kawasan kumuh di Kota Yogyakarta memiliki nilai per indikator kumuh yang berbeda-beda sehingga penanganan akan difokuskan pada indikator yang nilainya masih tinggi atau buruk.

Pada tahun anggaran 2023, lokasi penanganan kumuh difokuskan di tiga lokasi yaitu di Klitren, Pakuncen, dan Prawirodirjan.

Penanganan kumuh di Klitren akan difokuskan pada penataan sanitasi karena indikator tersebut menunjukkan nilai yang cukup tinggi. "Jika sanitasi ini ditangani, maka skor kumuh akan berkurang banyak," katanya.

Penanganan di Klitren sudah dilakukan sejak tahun lalu, terlebih masyarakat di kawasan tersebut sudah memundurkan rumah dari tepi Sungai Belik untuk mendukung penataan sanitasi.

"Masyarakat dan lahan sudah siap sehingga penataan dilanjutkan tahun ini," katanya yang mengalokasikan anggaran Rp1 miliar.

Sedangkan di Pakuncen, penataan dilakukan untuk melanjutkan paket penataan kawasan kumuh yang dibiayai oleh pemerintah pusat pada 2021. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp900 juta.

"Kami tuntaskan supaya wajah kawasan semakin kelihatan. Penataan dilakukan dengan membangun jalan lingkungan sehingga nantinya terhubung dengan Tegalrejo," katanya.

Sementara itu, penataan di Prawirodirjan dilakukan guna mengembalikan fungsi lahan untuk kepentingan publik dengan membangun ruang terbuka hijau.

"Lokasi penataan adalah tanah Sultan Ground. Semula digunakan untuk warung, bengkel dan lainnya sehingga kumuh. Penghuni pun sudah kembali ke rumah mereka masing-masing," katanya yang menyiapkan anggaran Rp900 juta.

Pada tahun anggaran 2023, Sigit mengatakan, kebutuhan penataan kawasan kumuh seluruhnya dibiayai melalui APBD Kota Yogyakarta dan tidak ada alokasi anggaran dari Pemerintah DIY maupun dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Ririk Banowati mengatakan Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki target untuk mampu menangani kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kota seluas tiga hektare.

“Penanganan dengan menurunkan nilai indikator kumuh supaya menjadi di bawah 16 agar tidak lagi masuk kategori kumuh,” katanya.

Selain mengandalkan APBD Kota Yogyakarta, Ririk menyebut tetap berupaya mengusulkan agar penanganan kawasan kumuh juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan DIY khususnya untuk penanganan kawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah DIY dan pusat.

“Misalnya penanganan kawasan kumuh skala kawasan seperti di Umbulharjo, Tegalrejo, dan Mantrijeron tetap diusulkan ke kementerian,” katanya.

Pada 2022, Kota Yogyakarta mampu menangani kawasan kumuh seluas 4,82 hektare tersebar di 12 kecamatan sehingga pada akhir 2022 menyisakan 89,36 hektare kawasan kumuh.