Kulon Progo bangun jalan usaha tani di tujuh titik

Kulon Progo, DIY (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2023 membangun jalan usaha tani di tujuh titik tiga kecamatan/kapanewon dalam rangka mempermudah sirkulasi pengangkutan sarana produksi pertanian dan hasil panen.

Sub Koordinator Seksi Produksi Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Kirmi di Kulon Progo, DIY, Kamis, mengatakan tujuh lokasi yang menjadi sasaran pembangunan jalan usaha tani (JUT) adalah dua titik di Kapanewon Samigaluh, dua titik di Temon, satu titik di Sentolo, dan dua titik di Panjatan.

"Proyek pembangunan JUT dimulai sejak tiga pekan lalu. JUT dibangun untuk mempermudah sirkulasi pengangkutan sarana produksi pertanian dan hasil panen," katanya.

Ia mengatakan anggaran pembangunan di tiap titik tersebut memiliki pagu rata-rata Rp196 juta. Pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga secara kontraktual nontender, karena nilai kontrak di bawah Rp200 juta. Alokasi anggaran pembangunan tersebut telah ditentukan sebelumnya.

Alokasi anggaran 2023 hanya mampu membangun tujuh titik. Titik tersebut dipilih setelah kelompok tani mengirimkan proposal permohonan pembangunan JUT yang disaring secara ketat.

"Usulan program itu dari bawah. Harus ada proposal dan proposal yang masuk ke kami terkait permohonan pembangunan JUT itu banyak. Bahkan, aspirasi dewan melalui pokok pikiran juga menerima usulan lebih dari 50 JUT," katanya.

Lebih lanjut, Kirmi mengatakan sampai saat ini, akses jalan menuju kawasan pertanian di Kulon Progo belum mencapai 20 persen.

Proses pembangunan JUT juga tidak dapat dilakukan secara masif, karena anggaran tiap tahun berbeda-beda. Seperti pada 2024, Dinas Pertanian dan Pangan hanya mendapat alokasi anggaran yang hanya dapat digunakan untuk membangun tiga titik JUT.

"Pagu anggaran sudah ditetapkan berdasar prioritas, sementara JUT pada 2024 saja hanya mendapat tiga. Pembangunan JUT menyesuaikan APBD," katanya.

Kirmi mengatakan APBD 2024 terserap untuk kepentingan nasional salah satunya penyelenggaraan pemilihan umum 2024.

Pembangunan JUT tersebut menggunakan APBD. Dua tahun terakhir memang pakai APBD. Tapi, JUT juga bisa dibangun menggunakan APBKal, serta dana padat karya milik Disnakertrans.

"Alokasi anggaran di Dinas Pertanian dan Pangan cukup terbatas. Namun, pembangunan JUT bisa diakses melalui anggaran padat karya dan dana desa," katanya.

Lebih jauh, Kirmi menjelaskan bahwa pembangunan JUT dengan sistem cor blok juga memunculkan permasalahan lain yaitu alih fungsi lahan pertanian untuk pendirian bangunan.

"Kami juga mengkhawatirkan warga akan membangun pemukiman/usaha ekonomi di sekitar jalan tersebut. Hal inilah yang harus kami antisipasi," lanjutnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Trenggono mengatakan JUT juga dapat mendukung ketahanan pangan wilayah. Petani mudah membawa pupuk ke sawah.

"JUT juga dalam rangka mendukung ketahanan pangan lokal. Semakin mudah akses pertanian, produktivitas pertanian meningkat," katanya.