Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meresmikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jogoyudan sebagai wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses penyeberangan yang aman, nyaman, dan inklusif, serta memperkuat akses dan keselamatan.
JPO ini menghubungkan permukiman warga di selatan rel kereta api dengan kawasan fasilitas publik di sisi utara, seperti Alun-Alun Wates, kantor pemerintahan, pusat layanan masyarakat, hingga pusat aktivitas ekonomi.
Keberadaan JPO Jogoyudan diharapkan memberi rasa aman bagi pejalan kaki, memudahkan mobilitas warga sehari-hari, serta menghadirkan ruang publik kota yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh jalur memutar atau menyeberang rel kereta api secara berisiko.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo Didik Wijanarto di Kulon Progo, Senin, menjelaskan bahwa pembangunan JPO berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat akibat terputusnya konektivitas setelah penutupan lintasan sebidang di kawasan tersebut.
“Sejak 2022 masyarakat Jogoyudan menyampaikan kebutuhan akan penyeberangan yang aman. Prosesnya panjang dan komprehensif, mulai dari studi kelayakan, perizinan Kementerian Perhubungan dan PT KAI, pembebasan lahan milik warga, hingga penyusunan detail engineering design,” jelasnya.
Pembangunan JPO dilaksanakan secara bertahap. Pada 2024, Pemkab menganggarkan tahap awal berupa pembersihan lahan, pembangunan pagar dan tangga, serta pengadaan balok penyangga. Tahap kedua dilanjutkan pada 2025 dengan pekerjaan utama seperti pemasangan balok penyangga, lantai jembatan, railing, fasad, sistem keamanan, instalasi mekanikal dan elektrikal, serta penataan lingkungan sekitar.
JPO Jogoyudan memiliki panjang koridor 47,5 meter dan lebar 2 meter, memungkinkan dua arus penyeberangan pejalan kaki secara bersamaan. Tinggi lantai koridor mencapai 8,85 meter dengan ruang bebas 6,5 meter di atas rel kereta api aktif. Demi kenyamanan dan keselamatan pengguna, JPO dilengkapi penerangan, CCTV, pasokan listrik, serta genset cadangan.
Pembangunan JPO ini telah selesai dan dilakukan serah terima pertama pada 10 Desember 2025, dengan masa pemeliharaan selama 360 hari ke depan.
Apresiasi datang langsung dari warga. Perwakilan masyarakat Jogoyudan, Joko Triyanto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas respon Pemkab terhadap usulan warga.
“JPO ini sangat kami butuhkan. Sekarang akses ke alun-alun, fasilitas umum jadi lebih dekat dan aman. Kami tidak perlu lagi memutar jauh. Ini benar-benar membantu aktivitas harian masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap JPO Jogoyudan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyeberangan, tetapi juga menjadi ikon kota yang indah dan nyaman, serta dijaga bersama oleh masyarakat.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menegaskan bahwa pembangunan JPO Jogoyudan merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang direncanakan sejak beberapa tahun lalu dan direalisasikan secara bertahap.
“Ini bukan proyek yang tiba-tiba. Ide dasarnya berasal dari masyarakat pada 2022, direncanakan 2023, dibangun bertahap 2024 dan 2025,” ungkapnya.
Agung juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, kebersihan, dan keindahan JPO agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, sekaligus mendukung wajah Kota Wates yang tertata, inklusif, dan berkelanjutan.
“JPO ini milik bersama. Mari kita rawat agar benar-benar menjadi sarana yang aman, indah, dan membanggakan bagi masyarakat Kulon Progo,” imbuhnya.
Peresmian JPO Jogoyudan ditandai dengan penandatanganan prasasti dan secara simbolis dibuka dengan pemotongan pita dilanjutkan dengan peninjauan langsung.
Dengan diresmikannya JPO Jogoyudan, Pemkab Kulon Progo berharap infrastruktur ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai sarana penyeberangan yang aman dan nyaman, sekaligus memperkuat keterhubungan antarwilayah.
"Kehadiran JPO ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aspirasi warga, meningkatkan keselamatan pejalan kaki, serta mewujudkan penataan kota yang lebih humanis, inklusif, dan berkelanjutan," katanya.
