Istanbul (ANTARA) - Pengadilan di Australia pada Senin menggunakan UU baru yang membawa "perubahan radikal pada keadaan" sehingga menolak langkah kedutaan besar Rusia untuk "mencegah Persemakmuran mengambil alih kendali lokasi yang disewakan untuk kedutaan baru."
Hakim Pengadilan Tinggi Jayne Jagot mengatakan dalam sidang: "Hukum parlemen harus didahulukan," lapor ABC News.
Menyusul keputusan pengadilan, seorang diplomat Rusia yang tinggal di lokasi yang dekat dengan parlemen Australia itu, mengosongkan tempat, dimana Kedutaan Besar Rusia membangun sebuah gedung.
Rusia minggu lalu meluncurkan kasus hukum resmi terhadap Australia tentang pembatalan sewa Moskow atas tanah untuk membangun gedung kedutaan baru di Canberra.
Hakim Jagot juga menemukan klaim Rusia "tidak jelas dan samar untuk memberikan bukti potensi kerusakan."
Rusia menentang UU baru, berpendapat bahwa hal itu “tidak konstitusional dan harus dinyatakan tidak sah.”
"Efek keseluruhan harus diberikan pada tindakan tersebut, dan permohonan putusan pengadilan ditolak," katanya dalam keputusannya.
"Tidak ada dasar yang tepat untuk perintah sela seperti yang diminta oleh (Rusia)," kata Jagot.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Australia gunakan UU baru tolak sewa kedutaan besar Rusia
Berita Lainnya
Serangan bersenjata tewaskan dua polisi lalin Rusia
Senin, 29 April 2024 21:00 Wib
Drone Rusia porak porandakan tank Abrams Ukraina
Sabtu, 27 April 2024 18:26 Wib
Barat kacaukan situasi di Kaukasus Selatan, beber Rusia
Kamis, 25 April 2024 20:23 Wib
NATO kerahkan 33 ribu prajurit dekat perbatasan Rusia
Selasa, 23 April 2024 20:50 Wib
Ukraina, tuduh Rusia, sering menembaki fasilitas medis dan staf medis
Jumat, 19 April 2024 7:34 Wib
Rusia diterpa banjir bandang, 13.500 warga dievakuasi
Kamis, 18 April 2024 6:25 Wib
Partai Rusia Bersatu ucapkan selamat kemenangan Golkar
Rabu, 10 April 2024 6:51 Wib
Kekalahan Ukraina sama artinya kekalahan Barat
Senin, 8 April 2024 20:52 Wib