Bupati Bantul : Perspektif pemimpin publik harus selaras revolusi industri 4.0

Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa perspektif kepemimpinan pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten harus diselaraskan dengan dinamika yang terjadi pada era revolusi industri keempat atau 4.0.

"Seiring hadirnya era revolusi industri keempat, maka perspektif kepemimpinan pelayanan publik harus berubah, selaras dengan dinamika yang terjadi," kata Bupati dalam pengarahan pada acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Bantul di Bantul, Kamis.

Menurut dia, revolusi industri 4.0 tak hanya semakin memberdayakan teknologi yang ada, tetapi secara bersamaan merevolusi para pekerja karena perspektif, sistem berpikir, dan koneksi masing-masing akan berubah sesuai keadaan yang ada.

"Di era inilah inovasi dan kelincahan ("agility") menjadi dua poin utama sehingga figur pengambil kebijakan harus selalu peka terhadap disrupsi di lembaga pemerintahan, salah satu caranya dengan membangun internal 'connectability'," katanya.

Bupati mengatakan revolusi industri 4.0 memungkinkan masyarakat menggunakan produk teknologi dengan otonomi yang lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan, hal ini bisa menjadi 'disruptor' layanan pemerintah.

"Pelayanan publik pemerintah akan dibandingkan dengan kemudahan dan kenyamanan penggunaan teknologi secara mandiri oleh masyarakat. Karena itu, aparat pemerintah, apalagi seorang pemimpin harus beradaptasi terhadap teknologi dan berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, katanya, dengan saling bekerja sama mengoptimalkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk satu tujuan yang menjadi cita-cita bersama, maka seorang pemimpin berjiwa abdi negara dan abdi masyarakat harus peka terhadap fenomena dan cepat tanggap.

"Selain itu, seorang pemimpin harus aktif membangun sinergi lintas sektor, sebagai upaya menyiasati keterbatasan sumber daya yang ada," katanya.

Ia meminta seluruh pimpinan tinggi pratama untuk senantiasa mencermati dinamika aparatur sipil negara (ASN) sebagai kekuatan dan motor penggerak utama pembangunan.

Selain itu, paparnya, mampu mengembangkan ASN menjadi kaum profesional yang cerdas dalam mewujudkan "smart" ASN melalui adaptasi terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat dan efisien. Digitalisasi birokrasi adalah hal yang tidak bisa ditunda lagi.

"Karakter 'Smart' ASN yang meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, bahasa asing, berjiwa 'hospitality', dan memiliki jaringan luas akan membawa Bantul ke tahap implementasi birokrasi 4.0," katanya.