Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal meminta Pemerintah untuk mengevaluasi penerimaan peserta didik baru (PPDB), menyusul munculnya permasalahan dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi.
"Maka, Komisi X mendesak kepada Pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek (Nadiem Anwar Makarim) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Illiza Sa'aduddin Djamal melalui sambungan daring dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Polemik Zonasi PPDB, Bagaimana Solusinya? di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Illiza menyayangkan munculnya kasus-kasus praktik kecurangan di tengah masyarakat untuk mengakali sistem zonasi dalam PPDB.
"Sangat menyayangkan persoalan zonasi ini akhirnya mendapatkan perilaku-perilaku buruk dari masyarakat yang terpaksa melakukan pembohongan, bahkan termasuk ketika dia ingin menyekolahkan anaknya," kata Illiza.
Menurut dia, penerapan PPDB dengan sistem zonasi belum beroleh dampak yang maksimal terhadap aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB agar masyarakat dapat mengakses pendidikan lebih mudah.
"Yang kita mau adalah bagaimana ada pemerataan pendidikan meningkatkan kecerdasan menurunkan angka kemiskinan, salah satunya itu pendidikan," tuturnya.
Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih juga meminta evaluasi terhadap penerapan PPDB sebab permasalahan yang muncul kerap berulang setiap tahunnya.
"Kalau seperti ini, enggak ada rolling guru, kemudian bantuan juga tidak menyebar merata dan sebagainya, akan selalu menuai begini. Semestinya ada evaluasi, bahkan setiap tahun, ini kasihan orang tua," ujar Fikri Faqih melalui sambungan daring.
Fikri Faqih meminta pula pengawalan terhadap penerapan PPDB dengan sistem zonasi untuk menghindari munculnya praktik curang agar pemerataan kualitas pendidikan melalui sistem zonasi dapat tercapai.
"Akhirnya hal-hal yang lain yang setiap tahun ada, surat keterangan domisili bodong, ada yang masuk satu keluarga dengan KK (kartu keluarga) yang berpuluh-puluh, dan ini enggak masuk akal," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota Komisi X DPR minta Pemerintah evaluasi sistem PPDB
