Binda DIY-Pemkab Kulon Progo deteksi dini dinamika Pemilu 2024

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Intelijen Negara Daerah(Binda) Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) bersama Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Kabupaten Kulon Progo melakukan upaya deteksi dini dan mencegah dini dinamika tahapan Pemilu 2024.

Kabinda DIY Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo di Kulon Progo, Selasa, mengatakan dinamika tahapan Pemilu 2024 terus berjalan dan permasalahan dalam pesta demokrasi lima tahunan seperti politik identitas, politik uang, konflik antarpendukung, masifnya ujaran kebencian, polarisasi masyarakat.

Kemudian netralitas apartur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pemilu, diprediksi akan terjadi.

"Oleh karena itu, aparat keamanan dan intelijen bersama pemangku kepentingan di kabupaten/kota harus mampu melakukan deteksi dini dan cegah dini, mengantisipasi segala potensi ancaman yang berupaya memecah belah masyarakat dan mengganti ideologi Pancasila," kata Rachmad Pudji Susetyo dalam silaturahim Kabinda DIY dengan Forkopimda Kulon Progo.

Ia mengatakan sejauh ini, kondisi DIY secara umum cukup kondusif, namun potensi-potensi kerawanan yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan harus diantisipasi. 

"Untuk itu, tetap perlu diwaspadai bersama dengan menjaga stabilitas daerah dan nasional. Hal ini dikarenakan, DIY merupakan barometer sosial, politik, dan keamanan nasional," katanya.

Lebih lanjut, Rachmad mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung Keistimewaan DIY karena merupakan kebijakan negara.

Untuk itu, perlu adanya sinergitas dan kerja sama dalam menciptakan stabilitas daerah perlu terus dijaga secara optimal seluruh unsur, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya.

"Hal ini untuk mewujudkan agenda Pemilu 2024 dapat berjalan dengan sukses, aman dan lancar," katanya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan pemangku kepentingan di Kulon Progo harus berjuang sesuai tugas dan fungsi pokok masing-masing, dan memberikan kontribusi untuk mengamankan dari sisi pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024. Terutama persoalan sosial.

"Persoalan sosial ini tidak hanya bicara siapa yang kampanye, seperti mencuri start," katanya.

Dia mengatakan konflik SARA di Kulon Progo masih ada yang harus diredam dan harus diberi pemahaman untuk saling tenggang rasa dan saling menghormati.

"SARA tidak berkaitan dengan pemilu, namun realitasnya menjadi subtansi kampanye," katanya.