Bantul sosialisasi pentingnya UKM tercatat dalam sistem informasi data

id Dinas UKM Bantul ,Sistem informasi data UKM ,Pengembangan UKM ,Aplikasi data tunggal

Bantul sosialisasi pentingnya UKM tercatat dalam sistem informasi data

Salah satu industri kerajinan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. ANTARA/Hery Sidik

Bantul (ANTARA) - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus menyosialisasikan tentang pentingnya pelaku UKM tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Data Koperasi, UKM dan Perindustrian (SIDAKUI) yang dikembangkan instansinya.

"Kalau kesadaran UKM masih kurang, takut atau bagaimana hingga belum masuk ke SIDAKUI maka kita sulit mendeteksi, masih banyak yang belum, maka sosialisasi agar mau masuk ke sistem itu penting," kata Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bantul Agus Sulistiyana di Bantul, Selasa.

Menurut dia, padahal dengan masuk ke sistem data tunggal tersebut, banyak manfaat yang didapatkan pelaku UKM sendiri, salah satunya terkoneksi dengan Sistem Pembinaan Koperasi dan UKM (SiBakul) yang ada dikembangkan Pemda DIY, yang tentunya terdapat berbagai fasilitas.

"Kami punya SIDAKUI, provinsi DIY punya SiBakul, ketika UKM ini dengan kesadaran sendiri mencatatkan di sistem berarti akan kami link kan ke SiBakul, sehingga fasilitas fasilitas yang ada di situ kita orang Bantul bisa mendapatkan," katanya.

Dia mengatakan, salah satu contohnya adalah ongkos kirim gratis karena sudah difasilitasi dan fasilitas lainnya yang bisa dimanfaatkan pelaku UKM yang sudah terintegrasi dengan sistem.

Lebih lanjut dia juga mengatakan, para pelaku UKM didorong agar memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang bisa diurus melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dengan nasional.

Meski demikian, diakui untuk pelaku UKM asal Bantul yang memiliki NIB belum dapat dideteksi karena langsung melalui OSS-RBA, yang mana ketika perizinan itu keluar sudah menjadi satu dengan data dari seluruh Indonesia.

"Kalau itu sulit kami mendeteksi karena kami tidak bisa memilih mana yang Bantul, mana yang bukan, jadi ketika keluar di izin sudah membaur se-Indonesia, ini sistem yang dibangun pemerintah pusat seperti itu," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, UKM juga agar bisa masuk data SIDAKUI agar pihaknya bisa mengkelompokkan, kemudian kelasnya seperti apa, dan yang harus didampingi apakah dari sisi manajemen atau dari sisi produktivitas atau keuangan dan sebagainya.
 
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2024