Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Romahurmuziy, meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ditunda selama Pemilu 2024, agar tidak dipolitisasi.
Pria yang akrab disapa Romy itu mengatakan bahwa penyaluran bansos rawan disalahgunakan. Bahkan, menurutnya, bansos juga sudah dipolitisasi.
"(Bansos) ditunda penyalurannya, karena rawan disalahgunakan dan bukan hanya sekadar rawan, tapi sudah disalahgunakan dengan cara melakukan politisasi bansos," ujar Romy saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Jakarta, Jumat.
Masalahnya, dia menilai para penyelenggara pemilu tak mampu menyampaikan bahwa politisasi bansos melanggar Undang-Undang Pemilu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi
Distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi, pinta TPN Ganjar-Mahfud
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP sekaligus Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Romahurmuziy, saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Jakarta, Kamis (18/1/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)
