Jakarta (ANTARA) - Kebijakan Pemerintah menerapkan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk dunia industri dinilai pakar ekonomi memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahkan justru bisa menghancurkan industri tersebut sehingga tepat jika program tersebut dihentikan.
"Penghentian gas subsidi untuk industri adalah langkah tepat. Tidak perlu diperpanjang. Karena gas subsidi tersebut otomatis sangat memberatkan APBN. Selain itu, pada saatnya akan menghancurkan industri sendiri," kata pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin Profesor Hamid Paddu saat dihubungi melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu.
Menurut dia. subsidi seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu, jika diberikan kepada kalangan industri yang merupakan kelompok mampu, maka akan terjadi realokasi sumber daya nasional.
Kondisi demikian, katanya pula, pada akhirnya bisa menyebabkan ketimpangan yang semakin besar karena uang digeser ke kelompok mampu.
"Yang benar adalah, subsidi diberikan kepada orang tidak mampu atau miskin, sehingga membuat orang tidak mampu itu menjadi sedikit mampu karena diangkat sedikit. Sedangkan yang salah sasaran, kalau diberikan kepada industri atau kelompok mampu, yang memiliki banyak aset. Ini benar-benar memberatkan APBN," katanya lagi.
Hamid menjelaskan, kebijakan HGBT kepada industri sebenarnya diberikan pada saat pandemi COVID-19, yang mana saat itu dunia usaha dan industri kesulitan menjual produknya karena permintaan sangat terbatas.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar: Kebijakan gas murah memberatkan APBN dan hancurkan industri
Kebijakan gas murah beratkan APBN dan hancurkan industri Indonesia
Foto Arsip - Petugas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memeriksa meteran jaringan gas bumi di PT Ubin Keramik Kemenangan Jaya, Klapanunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (10/12/2018). Produksi ubin keramik alam berbagai motif seni dengan kapasitas produksi sebanyak 9 ribu meter persegi per hari tersebut memanfaatkan energi gas bumi dari PGN karena biaya relatif murah, aman, dan ramah lingkungan. ANTARA JABAR/Arif Firmansyah/agr.
