Legislator mengharapkan Pemkab Kulon Progo memperbanyak program padat karya

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pancar Topo Driyo mengharapkan pemerintah kabupaten setempat memperbanyak program padat karya karena dapat mengentaskan kemiskinan di wilayah ini yang mencapai 15,40 persen.

Pancar Topo Driyo di Kulon Progo, Rabu, mengatakan data BPS Kulon Progo, Kulon Progo termasuk kabupaten miskin dengan angka sekitar 15,40 persen.

"Tingginya kemiskinan salah satu tidak layaknya infrastruktur terutama akses jalan guna mendukung kegiatan ekonomi. Untuk itu, kami minta pemkab memperbanyak program padat karya," kata Pancar usai melakukan monitoring pelaksanaan padat karya di Tunjungan, Kapanewon Pengasih.

Menurut dia, program padat karya mempunyai tujuan mengurangi angka pengangguran dan membantu warga miskin setempat agar dapat memperoleh penghasilan dan pekerjaan.

Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dengan perbandingan 50 persen untuk upah dan 40 persen untuk material.

"Adanya program ini, masyarakat mendapatkan penghasilan juga mendapatkan infrastruktur jalan yang baik dan layak," katanya.

Lebih lanjut, Pancar juga minta OPD (organisasi perangkat daerah) teknis serius dalam penanganan kemiskinan. Program-program inovasi OPD untuk mengentaskan kemiskinan harus berorientasi pada pembangunan ekonomi kerakyatan, dengan perbanyak pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi seperti padat karya, dan jalan usaha tani.

"Pemkab perlu memprioritaskan penanggulangan kemiskinan terpadu dan tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo Bambang Sutrisno mengatakan dirinya mengapresiasi atas monitoring dan evaluasi dari Komisi III di Tunjungan sehingga pelaksanaan padat karya dapat terkendali berjalan lancar dan mencapai hal yang baik sesuai target secara akuntabel, yakni tepat anggaran, tepat waktu dan tepat mutu.

Pada 2024, ada 49 lokasi padat karya dengan anggaran Rp4,9 miliar.

"Langkah tinggal pelaksanaan padat. Kami melaksanakan monitoring untuk memastikan berjalan lancar tidak ada hambatan yang berarti secara administrasi dan teknis, serta sesuai ketentuan dan target," katanya.