Anggota DPRD Kulon Progo meminta Pemkab naikkan anggaran padat karya

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran DPRD Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Priyo Santoso mengharapkan pemerintah setempat meningkatkan pagu anggaran padat karya karena bermanfaat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Priyo Santoso di Kulon Progo, Kamis, mengatakan kebijakan program padat karya di Kabupaten Kulon Progo selama ini dinilai beberapa kalangan berhasil untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat kalurahan (desa).

"Sehingga kami selaku anggota badan anggaran DPRD Kulon Progo meminta untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan pagu anggaran di APBD," kata Priyo.

Menurut dia, selama ini belum semua kalurahan mendapatkan program padat karya. Untuk itu, ia minta kepada pemerintah daerah untuk tahun berikutnya untuk di alokasikan anggaran bagi semua kalurahan di Kulon Progo.

"Kami berharap setiap kalurahan mendapat program padat karya untuk percepatan pembangunan infrastruktur, harapannya ekonomi masyarakat juga meningkat," katanya.

Menurutnya, program padat karya yang ideal untuk misi keadilan dan pemerataan pembangunan padat karya setiap tahun semua kelurahan bisa mendapatkan program tersebut, sehingga semua kelurahan punya hak yang sama untuk bisa melakukan pembangunan dengan pendanaan hibah padat karya.

"Kami mengharapkan program pembangunan yang didanai padat karya bisa untuk sasaran titik yang selama ini sarana jalan untuk membuka akses komunikasi baru antarpadukuhan," katanya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo Bambang Sutrisno tidak menjabat. Namun sebelumnya, ia mengatakan total anggaran padat karya sebesar Rp4,9 miliar pada 2024.

"Lokasi padat karya tersebar di 12 kapanewon di Kulon Progo," kata Bambang.

Ia mengatakan padat karya ini mayoritas untuk pembangunan infrastruktur jalan, cor blok, dan bangket. Tujuan padat karya di sektor infrastruktur ini adalah pemberdayaan masyarakat di sektor tenaga kerja.

Harapannya, padat karya infrastruktur yakni memberikan penghasilan sementara bagi warga pengangguran, setengah pengangguran, maupun masyarakat miskin sebagai tenaga kerja.

"Selain itu, padat karya ini diharapkan meningkatkan prasarana fisik untuk mendukung keberadaan dan kelancaran akses terhadap sumber daya, fasilitas, maupun potensi setempat dalam rangka peningkatan sosial ekonomi masyarakat," katanya.

Bambang mengatakan tenaga kerja yang digunakan yakni tenaga kerja lokal di mana lokasi padat karya dibangun. Komponen alokasi biaya fisik kegiatan untuk upah tenaga kerja dan biaya pendukung tidak boleh rendah dari alokasi biaya bahan material dan biaya peralatan.

"Prinsip kegiatan padat karya dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat, serta menggunakan teknologi sederhana dan tidak menggunakan alat berat," katanya.*