Ternate (ANTARA) - Layanan sertifikat tanah elektronik didorong implementasinya di seluruh penjuru Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sudah lebih dari 300 Kantor Pertanahan (Kantah) yang ada di kabupaten/kota telah menerapkan layanan sertifikat tanah elektronik, termasuk Kantah Kota Ternate yang berada di Provinsi Maluku Utara.
Dari seluruh Kantah yang ada di Maluku Utara, terdapat delapan Kantah yang belum menerapkan layanan sertifikat tanah elektronik.
Jonahar, Koordinator Tim Pembina Pelaksana Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantah, mendorong agar layanan ini bisa segera terimplementasi.
Sebagaimana yang sering dikatakan Menteri AHY bahwa layanan sertifikat tanah elektronik ini perlu diperluas penerapannya, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Layanan sertifikat tanah elektronik ini harapannya bisa terlaksana di seluruh satuan kerja pada Agustus mendatang," kata Jonahar, Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi selaku Plt. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, di Ballroom Ternate Wonder Island dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis di Provinsi Maluku Utara, Selasa (30/07/2024).
Jonahar juga menyoroti terkait serapan anggaran dan pelaksanaan program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Harapan saya PTSL jangan sampai bulan November, barangkali akan lebih bagus jika selesai di September. Begitu juga dengan anggaran, serapannya saya yakin bisa mencapai 99,4 persen di akhir tahun," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati menegaskan bahwa implementasi layanan sertifikat tanah elektronik sudah sejatinya diterapkan.
"Sekarang eranya sudah digital, dari sembilan kabupaten/kota yang ada di sini, baru Kota Ternate yang sudah mengimplementasikan sertipikat tanah elektronik. Kami Tim Pembina akan mengawal agar delapan Kantah lainnya yang ada di Maluku Utara ini segera dapat mengimplementasikan layanan sertifikat tanah elektronik," ujarnya.
Ia juga mendorong jajaran Kanwil BPN dan Kantah se-Maluku Utara dapat memanfaatkan teknologi yang ada. “Masyarakat juga harus dikenalkan dengan kanal-kanal digital yang kita miliki sebagai wujud komitmen kita untuk memberikan kemudahan layanan dari mana saja dan kapan saja,” jelas Yulia Jaya Nirmawati.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara, Stanley mengatakan, dengan dukungan yang diberikan pembina dari Kementerian ATR/BPN, maka seluruh satuan kerja di Maluku Utara semakin termotivasi untuk mengimplementasikan layanan sertifikat tanah elektronik.
"Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Ibu pembina dalam rangka monev kinerja pelaksanaan program kegiatan pertanahan dan dukungan percepatan tata ruang. Kami bersyukur karena dengan kunjungan ini dapat memberikan motivasi kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara," pungkas Stanley.
Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN yang juga selaku Anggota Tim Pembina Pelaksana Tugas dan Fungsi Kanwil BPN dan Kantah. Hadir pula, seluruh Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara. (LS/MW)
