Pemda-BPKP DIY berkolaborasi realisasikan program reformasi kelurahan
Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY berkolaborasi dalam merealisasikan program reformasi kelurahan di wilayah ini.
Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis, mengatakan kolaborasi kedua instansi akan membuat program reformasi kelurahan lebih tepat sasaran.
"BPKP DIY menyatakan ingin membantu agar tata kelola pemerintahan di kelurahan itu akan lebih baik lagi. Saya kira rencana ini menarik karena Ngarsa Dalem (Gubernur DIY) juga ingin reformasi kalurahan tidak hanya simbol teorisasi, tetapi secara fakta terimplementasi di lapangan," kata Beny.
Baca juga: Reformasi kelurahan menjadi jurus DIY tekan kemiskinan
Dia berharap kolaborasi dengan BPKP DIY dapat menjadi role model agar program-program reformasi kalurahan yang dijalankan bisa mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kolaborasi itu, menurut Beny, BPKP DIY berencana melakukan pendampingan di kelurahan terkait pengelolaan keuangan, membuat laporan keuangan, serta memasarkan produk yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat.
"Tentunya kolaborasi yang dilakukan nantinya harus konkret sehingga segera dapat memberi manfaat untuk masyarakat," kata dia.
Kepala BPKP DIY Setya Nugraha mengatakan sebagai internal auditor pemerintah, pihaknya telah menyerahkan laporan evaluasi hasil kinerja Pemda DIY untuk semester satu tahun 2024.
Dalam laporan itu memuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan pengelolaan dan reformasi birokrasi Pemda DIY, termasuk terkait reformasi kelurahan.
"Terkait dengan reformasi kalurahan, ada beberapa program yang juga bisa kami lakukan misalnya membekali para punggawa di kelurahan dengan ilmu agar lebih kompeten," kata dia.
Setya meyakini dengan keberhasilan kelurahan meraih kesuksesan maka akan memberikan banyak dampak positif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik.
Reformasi kelurahan merupakan salah satu komponen prioritas dalam Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027, selain pemberdayaan kawasan selatan, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Program itu diproyeksikan sebagai aktivator sosial dalam meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan di DIY.
Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis, mengatakan kolaborasi kedua instansi akan membuat program reformasi kelurahan lebih tepat sasaran.
"BPKP DIY menyatakan ingin membantu agar tata kelola pemerintahan di kelurahan itu akan lebih baik lagi. Saya kira rencana ini menarik karena Ngarsa Dalem (Gubernur DIY) juga ingin reformasi kalurahan tidak hanya simbol teorisasi, tetapi secara fakta terimplementasi di lapangan," kata Beny.
Baca juga: Reformasi kelurahan menjadi jurus DIY tekan kemiskinan
Dia berharap kolaborasi dengan BPKP DIY dapat menjadi role model agar program-program reformasi kalurahan yang dijalankan bisa mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kolaborasi itu, menurut Beny, BPKP DIY berencana melakukan pendampingan di kelurahan terkait pengelolaan keuangan, membuat laporan keuangan, serta memasarkan produk yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat.
"Tentunya kolaborasi yang dilakukan nantinya harus konkret sehingga segera dapat memberi manfaat untuk masyarakat," kata dia.
Kepala BPKP DIY Setya Nugraha mengatakan sebagai internal auditor pemerintah, pihaknya telah menyerahkan laporan evaluasi hasil kinerja Pemda DIY untuk semester satu tahun 2024.
Dalam laporan itu memuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan pengelolaan dan reformasi birokrasi Pemda DIY, termasuk terkait reformasi kelurahan.
"Terkait dengan reformasi kalurahan, ada beberapa program yang juga bisa kami lakukan misalnya membekali para punggawa di kelurahan dengan ilmu agar lebih kompeten," kata dia.
Setya meyakini dengan keberhasilan kelurahan meraih kesuksesan maka akan memberikan banyak dampak positif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik.
Reformasi kelurahan merupakan salah satu komponen prioritas dalam Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027, selain pemberdayaan kawasan selatan, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Program itu diproyeksikan sebagai aktivator sosial dalam meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan di DIY.