Balikpapan (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa kepastian hukum hak atas tanah menjadi salah satu hal yang penting dalam meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut ia sampaikan saat meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Balikpapan, Minggu (11/08/2024).
“Foreign Direct Investment_ penting untuk kita bisa mempercepat proses pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur yang memang diperlukan. Kami harus juga memberikan _support_ penuh bagi kepastian hukum atas tanah, tentu tidak selalu mudah, ada kondisi geografis dan juga ada masyarakat yang bermukim. Oleh karena itu, kami harus memastikan mana areal-areal yang sudah _clean and clear_, itu bisa segera digerakkan untuk investasi,” ujar Menteri AHY.
Menteri ATR/Kepala BPN menyebut, upaya menarik investasi di IKN dilakukan pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Hal ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta eksistensi masyarakat setempat.
“Tentu dari urusan pertanahan kita harus progresif, tapi juga sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, dan sekali lagi jika ada masyarakat harus kita lakukan secara humanis.
Ini menjadi pendekatan yang kita lakukan, keseimbangan antara mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sisi lain kita ingin menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus eksistensi masyarakat yang ada disini,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri AHY juga menyampaikan bahwa saat ini penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) untuk 2.086 hektare pada tanah Aset Dalam Penguasaan (ADP) di IKN masih terus dilakukan. Peran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan penyelesaian tanah ADP IKN, yaitu menyediakan data dan informasi penguasaan tanah masyarakat.
“Mekanisme PDSK ini sedang kita cari jalan tengahnya, apa yang diharapkan masyarakat tapi juga tentu kembali, negara juga ada keterbatasan, termasuk pemerintah juga ada koridor yang harus kita jaga. Sejauh ini terus berproses dan kita lihat saja, kita kawal, kami akan pantau terus,” pungkas Menteri AHY.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat, dan Kepala Kantah Kota Balikpapan, Herman Hidayat beserta seluruh jajaran. (YS/PHAL)
Berita Lainnya
Menteri AHY siapkan baseline program pertanahan dan tata ruang untuk transisi kepemimpinan
Jumat, 13 September 2024 19:44 Wib
AHY: Kepemimpinan transformasional dan orkestrasi SDM kunci pembangunan berkelanjutan
Kamis, 12 September 2024 21:12 Wib
Menteri AHY dan jajaran ATR/BPN terbitkan sertifikat tanah elektronik 38 kali lipat dalam enam bulan
Rabu, 11 September 2024 20:26 Wib
DPR RI setujui anggaran Kemen ATR/BPN Tahun 2025 Rp6,4 T, AHY: Alokasi untuk lanjutkan Program Reforma Agraria
Selasa, 10 September 2024 17:44 Wib
AHY: Terus perjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat adat
Senin, 9 September 2024 19:43 Wib
Terima sertifikat tanah ulayat, Apai Janggut: Jaga dan peliharalah wilayah adat
Senin, 9 September 2024 12:22 Wib
Terima sertifikat dari AHY, masyarakat hukum adat Kapuas Hulu : Ini penting bagi keberlangsungan kami
Minggu, 8 September 2024 19:46 Wib
Menteri AHY: Siapkan tata ruang wilayah pertahanan yang kredibel dan adaptif
Jumat, 6 September 2024 19:02 Wib