Diskop-UKM Sleman menggalakkan "geber gaspol" penggunaan produk lokal

id Sleman,Geber gaspol,umkm

Diskop-UKM Sleman menggalakkan "geber gaspol" penggunaan produk lokal

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Tina Hastani. ANTARA/Sutarmi

Sleman (ANTARA) - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggalakkan "geber gaspol" atau gerakan bersama gunakan selalu produk berbahan baku lokal untuk meningkatkan capaian penggunaan produk lokal.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Tina Hastani di Sleman, Selasa, mengatakan, pelaku usaha kecil menengah (UKM) didorong untuk bisa menyediakan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.

"Program geber gaspol untuk mengangkat produk lokal dan mendorong pelaku UKM berinovasi sesuai perkembangan zaman," kata Tina.

Ia mengatakan, ada empat permasalahan dalam pengembangan UKM yang berbahan baku lokal, yakni kelembagaan mulai dari kelengkapan dokumen dan kepengurusan. Diskop UKM Sleman sudah mendampingi dan fasilitasi baik yang gratis dan berbayar.

"Kalau konsultasi semua gratis," katanya.

Persoalan lainnya, yakni kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, Diskop UKM memberikan pelatihan bagi pelaku UKM. Pelatihan yang diberikan mulai dari pemasaran digital.

"Hari ini saja, ada tiga pelatihan bagi pelaku UKM. Dalam satu tahun bisa ratusan angkatan," katanya.

Persoalan selanjutnya, kata Tina, yakni permodalan. Banyak akses yang sudah diberikan. Selanjutnya, akses pemasaran.

Diskop UKM membantu pelaku UKM dalam bermitra, bekerja sama dengan toko modern.

"Kami melakukan pendampingan pembuatan produk hingga pemasaran," katanya.

Lebih lanjut, Tina mengatakan, Pemda Sleman juga berkomitmen menggunakan dan membeli produk UKM warganya. Hal ini dituangkan dalam keputusan bupati.

Di Sleman, ada penghargaan dan hukuman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan dan membeli produk lokal.

"OPD yang menggunakan produk lokal tertinggi diumumkan setiap tahun. Begitu juga OPD yang tidak menggunakan. Hal ini memberikan motivasi pelaku UKM. Yang mengevaluasi bupati langsung," katanya.