Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah baik pusat maupun daerah harus serius urusi penanggulangan bencana sebagai konsekuensi tugas konstitusi.
"Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala daerah bertanggungjawab melindungi rakyat nya, di APBD dan APBN ada alokasi dana penanganan penanggulangan bencana. DPRD DIY tentu sesuai kewenangan terus berikan dukungan fasilitasi relawan penanggulangan bencana. Pemda harus meningkatkan anggatan bagi penanggulangan bencana," kata Eko Suwanto, anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Selasa, 15/10/2024.
Eko Suwanto menegaskan hal tersebut saat berdialog bersama komponen relawan forum penanggulangan bencana di Giwangan dan Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta.
Hadirnya para relawan penanggulangan bencana dari beragam unsur dan komponen masyarakat perlu terus ditingkatkan ketrampilan dan fasilitasi baik sarana dan prasarana termasuk peningkatan kemampuan mitigasi bencana.
"Dukungan kita berikan dengan alokasikan fasilitasi pelatihan bagi lurah dan sekretaris kelurahan dalam kelola pusat informasi bencana untuk program tahun depan," kata Eko Suwanto.
Fasilitasi kepada relawan dengan rutin melakukan pelatihan dan penyusunan pemetaan potensi resiko bencana kini terus dijalankan.
Harapannya kala terjadi bencana, masyarakat sudah tangguh menghadapi beragam bencana.
"Mengenali potensi resiko bencana penting, pemetaan SDM, infrastruktur dan dukungan logistik perlu terus update. Siapa yang bertanggungjawab pada anggaran? Di level provinsi ada BPBD DIY yang sudah kita alokasikan pelatihan sekretaris dan lurah se-DIY tentang pusat informasi bencana tahun depan," kata Eko Suwanto.
Eko Suwanto desak Pemda DIY tingkatkan anggaran penanggulangan bencana
Eko Suwanto, anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan saat berdialog bersama komponen relawan forum penanggulangan bencana di Giwangan dan Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta, Selasa (15/10/2024) (Istimewa)
