Kulon Progo lakukan pendataan sosial ekonomi berbasis keluarga

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik setempat melakukan Pendataan Sosial Ekonomi Berbasis Keluarga 2024 melalui Sistem Pendataan Desa Cinta Statistik atau Sipedet Cantik.

"Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari program kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Berbasis Keluarga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 yang bersumber dari dana keistimewaan 2024 dan merupakan tindak lanjut dari program kerja sama antara Paniradya Kaistimewaan dan Badan Pusat Statistik DIY," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kulon Progo Agung Kurniawan di Kulon Progo, Senin.

Ia mengatakan kegiatan itu dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada perangkat daerah, panewu, lurah dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo tentang pelaksanaan pendataan sosial ekonomi berbasis keluarga.

"Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai pentingnya data dalam pembangunan dan reformasi kalurahan serta memberikan gambaran teknis pelaksanaan pendataan sosial ekonomi berbasis keluarga," kata Agung.

Ia mengatakan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Berbasis Keluarga Kabupaten Kulon Progo 2024 prosesnya sudah dimulai pada awal Oktober yaitu dari koordinasi, penyiapan buku panduan, penyusunan data sasaran, rekrutmen petugas pendata, dan kemudian dilaksanakan sosialisasi pada hari ini.

"Kemudian akan dilanjutkan dengan sosialisasi di 12 kalurahan di wilayah Kapanewon Pengasih dan Kapanewon Kokap. Selanjutnya bimbingan teknis untuk petugas pelatih dan juga petugas pendata " kata Agung.

Lebih lanjut, Agung mengatakan pelaksanaan pendataan berlangsung 15 November hingga 15 Desember 2024. Pendataan akan dilaksanakan di dua kapanewon yaitu Kapanewon Pengasih dan Kapanewon Kokap di seluruh kalurahan dengan jumlah sasaran sebanyak 19.119 kepala keluarga untuk Kapanewon Pengasih.

"Kemudian, 12.608 kepala keluarga untuk Kapanewon Kokap dengan melibatkan 235 petugas pendata PPL dan PML," katanya.

Kepala Badan Pusat Statistik DIY Herum Fajarwati berharap nantinya setiap kalurahan memiliki satu data-data yang lengkap, akurat dan berstandar, yang dapat digunakan untuk mengisi berbagai aplikasi pelaporan pemerintahan/kementerian/lembaga dan bisa disatupadukan.

Sehingga data-data tersebut mampu menjadi acuan untuk melihat capaian pembangunan maupun penyusunan program pembangunan masing-masing kalurahan.

"Bila data tersedia dan selalu perbaharui nantinya secara berkala maka peta kondisi antar kalurahan antar kapanewon antarkabupaten kota dan antarwaktu ketika pendataan ini berkelanjutan dari tahun ke tahun yang selalu tersedia, maka kita akan bisa melihat progres terekam dan terukur dengan jelas," kata Herum.

Dengan adanya data yang akurat, maka siapa pun yang akan menjabat di tingkat kalurahan, panewu maupun tingkat kabupaten kota akan melihat lebih cepat kondisi daerahnya karena datanya telah tersedia.

"Data ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan perencanaan pembangunan," katanya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi mengatakan penguatan pengelolaan data dan informasi kalurahan sangat penting untuk melihat permasalahan yang ada di setiap wilayah melalui data-data yang akurat sehingga dapat diintervensi dengan tepat sesuai permasalahan masing-masing kalurahan.

"Hasil pendataan sosial dan ekonomi yang by name by address penduduk nantinya akan digunakan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesejahteraan," kata Siwi.

Selanjutnya dengan data akurat yang dimiliki dari hasil pendataan sosial ekonomi penduduk ini, Siwi berharap ke depan dapat membangun upaya kolaboratif pencapaian kinerja makro daerah.

"Utamanya penanganan kemiskinan dan stunting di Kulon Progo antara pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, dunia usaha dan masyarakat," katanya.*