Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, walikota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa.
Program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.
“Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada sembilan, terus ada dua universitas, dan satu di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap," imbuh Mensos.
Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui seleksi secara bertahap.
Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
"Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis, dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," kata Mensos.
Rekrutmen siswa dan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April setelah mendapat persetujuan Presiden.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
