Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa meminta masyarakat serta pelaku wisata memahami kebijakan pemerintah terkait pembatasan jumlah wisatawan yang diizinkan menaiki struktur bangunan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
Puspa di Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, mengatakan, pembatasan itu merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan situs warisan budaya dunia tersebut.
"Candi Borobudur itu kan 'underwatch' (di bawah pengawasan) dari UNESCO ya. Karena dia sudah menjadi warisan budaya dari UNESCO, artinya bahkan dunia menaruh perhatian terkait dengan keberlanjutannya dari Borobudur itu," ujar dia.
Hal itu disampaikan Wamenpar menanggapi munculnya spanduk bernada protes di sejumlah lokasi di kawasan Candi Borobudur yang pada intinya menyebut kebijakan pembatasan telah berdampak menurunkan pendapatan masyarakat di sekitar candi lantaran pengunjung berkurang.
Pembatasan naik bangunan Candi Borobudur, lanjut Puspa, dilakukan guna melindungi struktur fisik candi dari kerusakan akibat tingginya aktivitas wisatawan.
"Karena kalau misalnya terjadi kerusakan dan lain sebagainya itu bisa dicabut status warisan dunianya itu," ucap dia.
Menurut dia, langkah tersebut juga dimaksudkan demi meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus menjaga kualitas wisata salah satu destinasi unggulan Indonesia itu.
"Saya rasa (kebijakan) itu sudah diambil dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita patut menghargai hal itu karena sekali lagi pasti dilakukan untuk kebaikan dari Candi Borobudur," kata dia.
Puspa meyakini pengembangan kawasan penyangga di sekitar candi yang hingga kini terus diupayakan oleh Badan Otorita Borobudur (BOB) mampu memastikan kunjungan wisata di kawasan itu tetap terjaga.
"Jadi saya harap itu akan bisa tetap mendukung dan menjaga datangnya wisatawan ke wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah," ujar dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamenpar minta masyarakat maklumi pembatasan naik Candi Borobudur
