Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penguatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat melalui kunjungan ke Desa Antipolitik Uang (APU), desa yang kelurahan dan masyarakatnya sudah komitmen memerangi praktik politik uang.
Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Sabtu, mengatakan, usai pengawasan pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Bawaslu Bantul terus melaksanakan program penguatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.
"Implementasi dari program ini adalah dengan menguatkan kembali Desa APU yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Salah satunya adalah menyambangi Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri yang telah mendeklarasikan sebagai Desa APU pada 2019 lalu," katanya.
Dia mengatakan, keberadaan Desa APU ini akan mempunyai dampak positif terhadap pengurangan praktik politik uang dalam pemilihan umum maupun pemilihan.
"Terlebih bagi kalurahan-kalurahan di Bantul yang pada tahun 2026 akan melaksanakan pemilihan lurah atau kepala desa secara langsung," katanya.
Baca juga: Bawaslu Corner perkuat literasi demokrasi masyarakat Bantul
Didik mengatakan, untuk menggerakkan desa anti politik uang ini diperlukan komitmen bersama antara lurah, badan musyawarah kelurahan (Bamuskal) serta tim penggerak Desa APU.
"Selain itu gerakan anti politik uang ke depan akan menyasar pada kelompok generasi muda, utamanya pemilih pemula serta kelompok pemilih perempuan," katanya.
Sementara itu, Lurah Desa Sriharjo Titik Istiyawatun Khasanah mengatakan, gerakan anti politik uang cukup efektif untuk mengurangi politik transaksional di tingkat bawah. Komitmen dari para tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan gerakan anti politik uang ini.
"Pada saat pemilu, pilkada maupun pemilihan lurah sangat terasa adanya potensi politik uang di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Dia mengatakan, untuk Kalurahan Sriharjo Imogiri, ke depan segera akan dilakukan koordinasi kembali dengan tim penggerak desa APU.
"Pemerintah Kalurahan Sriharjo sangat mendukung sepenuhnya adanya gerakan anti politik uang melalui penguatan Desa APU ini," katanya.
Baca juga: Bawaslu Bantul menggagas program pendidikan politik kepada masyarakat
Baca juga: Bawaslu Bantul perkuat gerakan antipolitik uang di desa guna kawal demokrasi
