Sleman (ANTARA) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan bahwa tantangan dalam penanganan masalah kependudukan memerlukan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada kualitas manusia.
Sri Sultan menyampaikan hal tersebut dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X pada Kegiatan Regional II Internalisasi Peta Jalan Pembangunan (PJPK) Kependudukan Tahun 2025-2029 yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat Kemendukbangga/BKKBN di Sleman, Rabu.
"Tantangan yang kita hadapi seperti urbanisasi, ketimpangan wilayah dan transformasi digital, memerlukan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada kualitas manusia," kata Gubernur DIY.
Menurut dia, pertemuan hari ini yang dihadiri gubernur dan bupati/wali kota atau yang mewakili dari Provinsi DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah melalui internalisasi PJPK 2025–2029.
Baca juga: Kemendukbangga tinjau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Sleman
"RPJMD dan Renstra daerah tak cukup hanya menjadi dokumen formal, melainkan harus berfungsi sebagai panduan aksi nyata yang selaras dengan dinamika kependudukan dan kebutuhan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan PJPK harus menjadi dokumen yang hidup, responsif terhadap perubahan, dan mampu menjawab kebutuhan lintas generasi dengan pendekatan yang inklusif.
"Setelah pilkada serentak, inilah waktu yang tepat untuk membangun konsensus baru dalam perencanaan pembangunan daerah. Internalisasi PJPK hanya akan bermakna jika diikuti komitmen bersama antar perangkat daerah, ditopang koordinasi lintas sektor, serta kemauan politik untuk menjadikan kebijakan kependudukan sebagai prioritas pembangunan," katanya.
Sultan menyebut bahwa mengelola kependudukan pada hakikatnya adalah membangun peradaban.
"Mari kita jalankan amanah ini dengan kesadaran kolektif bahwa setiap kebijakan yang berpihak pada manusia, yang menjamin kualitas, partisipasi, dan martabatnya adalah investasi terbaik menuju Indonesia yang berdaya, berdaulat, dan lestari. Inilah saatnya kita bekerja bersama, dengan nilai-nilai gotong royong sebagai fondasi yang menghidupkan visi Indonesia Emas 2045," katanya.
Baca juga: BKKBN DIY: Kehangatan keluarga penting untuk cegah remaja terjerat narkoba
Dalam kesempatan tersebut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wihaji yang menyampaikan sambutan secara daring mengingatkan seluruh kepala daerah memperhatikan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), menjadikannya bagian dari RPJMD, serta mengimplementasikan dalam program dan kegiatan karena akan menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah.
Pembangunan berwawasan kependudukan, lanjut Wihaji, menjadi salah satu paradigma perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Untuk jangka panjang telah diwajibkan bagi daerah untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), yang merupakan dokumen perencanaan 25 tahun, sedangkan untuk jangka menengah (5 tahun) GDPK diturunkan menjadi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang menuntun bagaimana mencapai GDPK, karenanya sudah selayaknya penyusunan PJPK mendapatkan perhatian serius para kepala daerah.
Bonivasius Prasetyo Ichtiarso, Deputi Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang hadir dan memberikan materi pada pertemuan tersebut menegaskan bahwa IPBK bukanlah hal yang baru, sudah ada sebelumnya.
“Kuncinya adalah internalisasi atau memasukkan 30 indikator keberhasilan pembangunan berwawasan kependudukan yang ada pada GDPK yang strategi pencapaiannya ada pada PJPK ke dalam dokumen perencanaan daerah atau RPJMD” terang Bonivasius.
Baca juga: OJK melibatkan penyuluh KB perluas literasi keuangan di DIY
Inspektur Utama Kemendukbangga/BKKBN Ucok Abdulrauf Damenta menambahkan setelah isu pertumbuhan penduduk teratasi, maka hal lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas SDM.
“Agar anak-anak kita mempunyai daya saing di tengah persaingan internasional, maka persoalan pembangunan keluarga seperti stunting, pernikahan usia dini, pengasuhan anak, dan seterusnya menjadi penting," kata Damenta.
Tidak hanya mendengarkan pengarahan, para peserta juga berdiskusi dan memaparkan internalisasi indikator pembangunan berwawasan kependudukan dalam RPJMD masing-masing provinsi dan untuk menguatkan komitmen, sebagai penutup dilakukan penandatanganan Berita Acara Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, oleh peserta mewakili instansi masing-masing baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah menambahkan pertemuan regional yang diprakarsai Inspektorat Utama Kemendukbangga/BKKBN itu, diikuti lima provinsi di Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Daerah Khusus Jakarta.
Peserta berasal dari instansi BAPPEDA dan Dinas pengampu Kependudukan dan KB provinsi dan kabupaten/kota, serta Pewakilan BKKBN Provinsi. Turut hadir dan memberikan penguatan kepada sekitar 200 peserta, Pejabat Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Reza Pratama.
Baca juga: Kemendukbangga berkolaborasi mitra adakan edukasi pencegahan stunting
Baca juga: BKKBN DIY menekankan pentingnya sinergi pemda percepat turunkan stunting
Baca juga: BKKBN : Penting program pemerintah yang ramah lansia
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur DIY: Masalah kependudukan memerlukan kebijakan adaptif
