Yogyakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Achmad Nurmandi mengajak pemerintah untuk lebih serius dalam menanggulangi kebocoran keuangan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya meskipun upaya efisiensi dan pembaruan kebijakan terus dilakukan, kebocoran menjadi persoalan yang merugikan masyarakat luas.
Dalam komentarnya, Prof. Nurmandi menyebut bahwa angka kebocoran anggaran diperkirakan mencapai sekitar 30 persen.
“Menkeu harus bisa menekan kebocoran uang negara. Menurut data, yang bocor itu mencapai 30 persen. Masa dibiarkan bocor terus, padahal rakyat mencari uang juga sulit,” ujarnya.
Baca juga: Mengenal lebih dekat Rektor UMY Prof. DR. Achmad Nurmandi
Baca juga: Fahd Pahdepie ajak mahasiswa UMY jadi pemain utama peradaban 2045
Prof. Nurmandi juga memberi catatan terhadap cara pemerintah memperoleh pendapatan negara. Menurutnya, pemerintah terlalu bergantung pada pajak. Ia menekankan perlunya diversifikasi sumber pendapatan yang lebih kreatif.
“Pajak penghasilan kurang tinggi dipajak, belanja online dipajak, cari sumber uang tuh yang kreatif, jangan semuanya dari pajak,” katanya.
Meskipun mengkritik, ia juga melihat sisi positif dari kondisi sosial-politik terkini, terutama meningkatnya kesadaran publik terhadap fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Menurutnya, gejolak atau protes di masyarakat bisa dimaknai sebagai tanda bahwa rakyat tetap peduli dan ingin memastikan pemerintah bertindak benar.
Baca juga: Rektor UMY sebut literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis
Baca juga: UMY membuka peluang mahasiswa ikut program mobilitas internasional
