Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mulai melakukan asesmen terhadap wilayah atau lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan asesmen tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan relokasi rumah warga, seiring dengan pembangunan hunian sementara (Huntara) yang telah berjalan di lapangan.
“Untuk hunian sementara ini sudah berjalan, bahkan sebagian sudah masuk tahap persiapan Huntap (hunian tetap). Tadi Menteri Perumahan juga melaporkan bahwa persiapan sudah dilakukan, sehingga kita sepakat melakukan asesmen terhadap wilayah dan lokasi yang akan digunakan sebagai relokasi rumah warga,” kata Pratikno saat Rapat Tingkat Menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu.
Selain hunian, pemerintah juga terus mempercepat pemulihan infrastruktur dasar, terutama akses darat yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Meski sebagian besar wilayah telah kembali terkoneksi, masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penanganan lanjutan.
“Personel TNI, Polri, Kementerian PUPR masih terus digerakkan, termasuk pengerahan alat berat sesuai arahan Presiden sekitar 1.000 unit alat berat serta puluhan jembatan darurat. Di daerah yang listriknya belum pulih, pemerintah juga menyediakan genset,” ujarnya.
Pratikno menegaskan pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Seluruh kementerian dan lembaga diminta bekerja lintas sektor secara sinergis untuk mempercepat pemulihan.
“Kita bukan hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik. Itu target kita,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah memiliki anggaran yang memadai untuk menyelesaikan penanganan bencana secara optimal. Meski tingkat kerusakan dan keterisolasian wilayah bervariasi, Pratikno menilai progres pemulihan menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Sejumlah daerah yang sebelumnya terisolasi telah berhasil dibuka berkat kerja sama BNPB, TNI, Polri, Kementerian PUPR, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan logistik, BBM, LPG, serta pemulihan layanan listrik dan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
“Rumah sakit menurut laporan Kementerian Kesehatan sudah beroperasi, meskipun sebagian belum maksimal. Logistik tersedia dan distribusinya terus diupayakan, termasuk menyerap produk pertanian masyarakat setempat,” ujarnya.
Pratikno turut menyoroti upaya pemulihan konektivitas komunikasi di wilayah terdampak yang didukung pemanfaatan Satelit Satria dan layanan Starlink untuk membantu komunikasi warga dan petugas di lapangan.
“Pemerintah bekerja keras sekuat tenaga. Kami mohon dukungan semua pihak agar bersama-sama membangun kembali wilayah terdampak, bukan hanya pulih, tetapi menjadi lebih kuat, lebih aman, dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan membangun 2.603 rumah bagi penyintas banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia menjelaskan pembangunan hunian tetap akan dimulai bulan ini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan, namun tanpa menghambat kecepatan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Pendanaan pembangunan 2.603 rumah tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebanyak 2.500 unit rumah didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya berasal dari dana pribadi dirinya.
“Dananya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500 rumah, dari saya pribadi 103 rumah,” kata Ara.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah asesmen lokasi pembangunan hunian tetap di Sumatra
