Yogyakarta (ANTARA) - Presiden Indonesia Islamic Business Forum (IIBF) Dr. (HC) H. Heppy Trenggono, M.Kom, mengungkapkan, narasi yang menyudutkan kelapa sawit sebagai perusak lingkungan kembali menguat di ruang publik.
Menurut Hepoy, tuduhan ini mengandung unsur kebenaran, namun juga menyederhanakan persoalan secara berbahaya. Jika tidak disikapi dengan jernih, bangsa ini berisiko salah sasaran —bahkan merugikan kepentingan ekonomi dan lingkungan sekaligus.
Ia menjelaskan, Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Data menunjukkan, pada 2023 Indonesia memproduksi sekitar 46–48 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun.
Industri ini menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja, langsung maupun tidak langsung, dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 2,6 juta petani sawit rakyat. Kontribusinya terhadap devisa negara secara konsisten berada di kisaran USD 30–35 miliar per tahun.
"Angka-angka ini menjelaskan satu hal bahwa kelapa sawit bukan sektor pinggiran, melainkan salah satu tulang punggung ekonomi nasional," ujarnya, Sabtu.
Namun harus diakui, lanjut Heppy, masalah tata kelola memang nyata. Pemerintah mencatat sekitar 3 juta hektare kebun sawit berada di kawasan hutan, hasil dari pembukaan lahan ilegal dan pelanggaran perizinan. Lahan-lahan ini kini ditertibkan dan diambil alih negara. Ini langkah korektif yang penting.
"Tetapi di sinilah kesalahan berpikir sering terjadi: pelanggaran tata kelola digeneralisasi menjadi kesalahan komoditas. Padahal, yang bermasalah adalah cara, bukan sawitnya," kata dia.
Secara global, diungkapkan Heppy, kelapa sawit diatur oleh standar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yang mencakup perlindungan hutan bernilai konservasi tinggi, hak masyarakat adat, dan praktik agrikultur berkelanjutan. Indonesia juga memiliki ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang bersifat wajib bagi pelaku usaha.
Artinya, secara regulasi, pembangunan sawit tidak harus merusak lingkungan. Persoalannya bukan ketiadaan standar, melainkan inkonsistensi penegakan.
Penggagas Gerakan Beli Indonesia ini menjelaskan, kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati paling efisien di dunia. Rata-rata produktivitas minyak nabati per hektare per tahun, yakni kelapa sawit sekitar 3–4 ton minyak/ha/tahun, bunga matahari sekitar 0,7–0,8 ton/ha/tahun, kedelai (soybean) sekitar 0,4–0,6 ton/ha/tahun, dan rapeseed (canola) sekitar 0,8–1 ton/ha/tahun.
"Artinya, untuk menghasilkan 1 ton minyak, tanaman non-sawit membutuhkan 4 hingga 8 kali lebih luas lahan dibandingkan sawit. Fakta ini penting. Jika tujuan global adalah mengurangi tekanan terhadap hutan, maka secara logika ekologis, komoditas paling efisien seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan target utama pelarangan," jelasnya.
Menurut Heppy Trenggono, Uni Eropa dan Amerika Serikat sering tampil sebagai pengkritik utama sawit. Namun faktanya, Uni Eropa menanam lebih dari 10 juta hektare rapeseed dan sunflower, Amerika Serikat dan Amerika Selatan menanam lebih dari 120 juta hektare kedelai.
"Luas perkebunan minyak nabati non-sawit di negara maju dan sekutunya jauh melebihi luas sawit Indonesia, namun jarang disorot sebagai ancaman lingkungan global," katanya.
Dalam konteks ini, Heppy melanjutkan, sulit mengabaikan fakta bahwa sawit Indonesia adalah pesaing serius yang menekan harga dan dominasi minyak nabati mereka.
"Malaysia, produsen sawit terbesar kedua dunia, telah lama menjadikan sawit sebagai pilar ekonomi nasional. Dengan luas perkebunan lebih kecil dari Indonesia, sawit berkontribusi signifikan terhadap PDB dan kesejahteraan petani, tanpa tekanan kampanye global sebesar yang dialami Indonesia," tegasnya.
Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Batang PMB) ini menjelaskan, perbedaannya terletak pada konsistensi tata kelola dan komunikasi kebijakan.
Diungkapkan Heppy Trenggono yang menjadi masalah sebenarnya adalah integritas, bukan sawit.
"Jika sawit Indonesia menghadapi krisis reputasi, akar masalahnya bukan pada komoditas, melainkan pada pembukaan lahan ilegal, lemahnya pengawasan, kompromi terhadap standar keberlanjutan, dan rendahnya integritas sebagian pelaku," ujarnya.
Lebih lanjut Heppy Trenggono menguraikan, solusinya utamanya bukan melarang sawit, melainkan membersihkan industrinya.
"Bangsa yang besar tidak bunuh diri dengan menolak kekuatannya sendiri. Bangsa besar memperbaiki caranya mengelola kekuatan itu," demikian Heppy Trenggono.
