Fraksi Golkar minta pemkab selenggarakan TPI secara berkelanjutan

Kulon Progo, (Antara Jogja) - Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat menjamin penyelenggaraan tempat pelelangan ikan secara optimal meskipun ada penghapusan retribusi untuk kapal di bawah 10 gross ton.

"Kami minta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan (DKPP) dapat mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat pelalangan ikan (TPI) untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan," kata Ketua FPG DPRD Kulon Progo Widiyanto di Kulon Progo, Rabu.

Ia meminta DKPP melakukan pengawasan aktivitas di TPI dan pelayanan, supaya nelayan tidak dikendalikan cukong yang memiliki tempat berlabuh kapal.

"Nelayan yang menggunakan perahu kecil atau kapal tempel jangan sampai bekerja kepapa cukong pemilik modal," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Bersatu DPRD Kulon Progo Sugiyanto meminta DKPP selalu melakukan pemiliharaan, dan memastikan TPI yang ada di Kawasan Pelabuhan Tanjung Adikarto tidak terbengkelai karena TPI sangat diperlukan nelayan.

"Kami berharap tidak ada pihak yang dirugikan baik penjual dan pembeli dengan adapanya perbuhan Peratuan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tempat Pelelangan Ikan yang salah satu poinnya menghapus retribusi untuk kapal di bawah 10 gross ton," kata Sugiyanto.

Dia berharap pemkab menghidupkan kembali tabungan dana paceklik. Dana tersebut sangat dibutuhkan nelayan yang tidak mendapatkan hasil tangkapan.

"Apakah tidak sebaiknya pemkab memberikan pinjaman lunak kepada nelayan apabila nantinya nelayan tidak mendapatkan hasil. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk usaha lain," kata dia.

(U.KR-STR)