Pengamat: pemerintah perlu kembangkan peringatan dini krisis

Yogyakarta (Antara Jogja) - Pemerintah perlu mengembangkan sistem peringatan dini agar bisa mendeteksi lebih awal potensi krisis ekonomi, kata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Sri Adiningsih.

"Dengan demikian, otoritas keuangan maupun pelaku ekonomi diharapkan bisa mengantisipasi dan mengambil respons agar dapat menghindari krisis ekonomi," katanya di Yogyakarta, Senin.

Menurut Adiningsih dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, ekonomi Indonesia saat ini tidak luput dari dampak krisis keuangan global.

Kendati demikian, kata dia, restrukturisasi pasar keuangan yang dijalankan Indonesia pada saat mengatasi krisis 1998 telah memperkuat daya tahan sistem keuangan.

"Meskipun saat ini rupiah terdepresiasi, pasar modal jeblok, ekspor turun, dan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga terpangkas," katanya.

Ia mengatakan, salah satu upaya untuk meningkatkan modernisasi ekonomi Indonesia adalah meningkatkan daya saing internasional agar bisa bersaing di tingkat ASEAN dan Asia.

Namun, yang menjadi persoalan serius yang perlu diatasi oleh Pemerintah adalah kondisi infrastruktur yang buruk harus diperbaiki agar sejajar dengan Singapura dan Malaysia.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan dan pelayanan kesehatan berkualitas. Pasar tenaga kerja yang kaku dan tidak efisien juga perlu dibenahi agar bisa mendukung kemampuan daya saing global.

Menurut dia, otoritas ekonomi juga perlu mendorong efisiensi di pasar barang dan keuangan serta ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung perkembangan dunia usaha.

"Dalam lima tahun ke depan, Pemerintah harus fokus memberikan prioritas peningkatan daya saing internasional sehingga butuh dukungan politik dan anggaran untuk memanfaatkan pembukaan pasar dengan maksimal," katanya.

Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pada masa mendatang, tetapi juga berpotensi menghadapi ancaman sebagai negara yang masuk dalam pertumbuhan ekonomi stagnan "middle income trap".

"Hal itu disebabkan pemerintah Indonesia sebelumnya pernah mengalami kegagalan dalam membangkitkan ekonomi," katanya.

  B015