Pengamat: Jokowi tidak perlu terlibat persaingan KMP-KIH

Jogja (Antara Jogja) - Presiden terpilih Joko Widodo tidak perlu melibatkan diri dalam persaingan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen, melainkan cukup memperkuat bangunan koalisi bersama rakyat, kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Arie Sudjito.

"Jokowi tidak harus terserap oleh manuver politik kedua koalisi yang sama-sama memiliki logika untuk berkuasa," kata Arie di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, Jokowi perlu menghindari keterlibatan itu karena dia sesungguhnya bukan simbol partai, melainkan representasi dari kekuatan rakyat.

"Dia lahir menjadi presiden sebagai simbol kekuatan rakyat, bukan partai. Sehingga yang harus dilakukan justru memperkuat koalisi rakyat," kata dia.

Arie menilai apa yang telah dipertontonkan dua blok anggota legislatif di DPR maupun MPR baru-baru ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarkat. Sebaliknya, justru mempertontonkan bentuk pendangkalan politik. "Hanya saling memperkuat posisi masing-masing," kata dia.

Menurut Arie, apabila Jokowi terlibat dalam persaingan politik antara KMP dan KIH, maka dikhawatirkan memperburuk posisi Jokowi sebagai Presiden terpilih, yang baru akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Dalam menghadapi konstelasi politik tersebut, menurut Arie, Jokowi saat ini justru hanya perlu membuktikan bahwa cara yang dia lakukan akan berbeda dan lebih cerdas dari pola yang digunakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia menyarankan Jokowi tetap konsisten tidak terpancing mengatasinya, dengan serta merta melakukan transaksi kursi kabinet. Pasalnya, pola itu telah dilakukan SBY ketika menghadapi situasi serupa di awal pemerintahannya, mengingat jumlah kursi Partai Demokrat di parlemen sedikit kala itu. "Perbedaan Jokowi dan SBY justru diuji sekarang," kata Arie.

Menurut dia, manuver politik yang dilancarkan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam memperebutkan kursi pimpinan DPR maupun MPR akhir-akhir ini bisa jadi hanya merupakan sarana pendukung daya tawar koalisi itu untuk memperoleh akses kekuasaan. "Kalau Jokowi mengikuti skenario itu, justru akan memperburuk posisinya sendiri," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UGM itu.

(KR-LQH)