Yogyakarta (Antara Jogja) - Demokrasi Pancasila jangan sampai ditafsirkan negatif, kata Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Hanafi Rais.
"Jangan sampai demokrasi Pancasila dimaknai seperti zaman Orde Baru, di mana jika ada yang beda pandangan politik dengan pemerintah lantas dianggap subversif," katanya di Yogyakarta, Minggu malam.
Pernyataan itu dikemukakan Hanafi Rais usai menghadiri Pengajian Kebangsaan di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan pembicara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Hanafi mengatakan pada zaman Orde Baru, mereka yang berbeda pandangan
politik dengan pemerintah itu dianggap makar kemudian ditangkap dan
ditahan.
"Hal itu yang tidak kami inginkan. Jangan sampai karena beda pandangan politik kemudian dianggap subversif, dianggap makar," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Menurut dia, pihaknya ingin dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila itu dengan musyawarah mufakat. Semangat yang ada di parlemen setiap kali membahas undang-undang selalu mengedepankan musyawarah mufakat.
"Kami juga tidak hobi 'voting', jika ada persoalan legislasi kami ingin ada konsensus, tidak lantas langsung 'voting'. 'Voting' itu selalu menjadi pilihan atau jalan yang terakhir," kata dia.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan Muhammadiyah sampai saat ini komitmen menjaga Pancasila.
"Siapa saja yang meragukan kebhinnekaan, kepancasilaan, dan keindonesiaan Muhammadiyah, maka mereka perlu belajar sejarah," kata dia.
(B015)
