Dinas Perdagangan terus sosialisasikan penggunaan elpiji nonsubsidi

Bantul (Antara) - Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terus mensosialisasikan penggunaan elpiji nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram atau bright gas bagi masyarakat terutama yang bekerja di lingkungan pemerintah setempat.

"Iya, Disdag (Dinas Perdagangan) sudah mengimbau dan menyosialisasikan elpiji yang nonsubsidi, apalagi di pangkalan sudah banyak yang jual," kata Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Dinas Perdagangan Bantul Yuswarseno di Bantul, Jumat.

Menurut dia, sosialisasi penggunaan elpiji nonsubsidi dilakukan agar masyarakat beralih dari yang sebelumnya menggunakan elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram ke bright gas, mengingat barang bersubsidi itu diperuntukkan bagi keluarga miskin.

Apalagi, menurut dia, tidak jarang ada keluhan dari masyarakat pengguna elpiji tiga kilogram karena kesulitan mendapat bahan bakar itu, seperti yang terjadi di sejumlah lokasi Bantul karena pangkalan mengalami kekosongan atau kelangkaan.

"Dan informasi yang kami terima, memang masyarakat sudah memakai yang nonsubsidi seperti bright gas, itu karena kepepet kesulitan mendapat yang tiga kilogram, namun angka konsumsinya kami tidak tahu, karena itu datanya di hiswana migas," katanya.

Pihaknya berharap, semakin lama makin banyak masyarakat Bantul terutama dari kalangan ekonomi mampu yang memakai elpiji nonsubsidi, agar distribusi elpiji ukuran tiga kilogram tepat sasaran kepada rumah tangga yang berhak mendapatkan subsidi.

"Kan sekarang ini program penukaran tabung gas tiga kilogram ke bright gas masih ada dengan menambah biaya berapa gitu, dan semua pangkalan elpiji harus melayani itu, dan memang sudah ada yang mulai, namun ada yang belum," katanya.

Sementara itu, kata dia, terkait dengan gejolak elpiji tiga kilogram di Bantul, saat ini sudah ditindaklanjuti dengan penambahan kuota fakultatif dari PT Pertamina melalui agen elpiji, terutama di wilayah yang dilaporkan mengalami kekosongan.

"Kami juga imbau masyarakat jangan ada aksi borong, karena justru akan muncul masalah lagi. Biarkan dari pihak terkait yang menangani, kemudian nanti juga akan kita kondisikan pangkalan supaya prioritaskan penjualan ke warga setempat," katanya.

(KR-HRI)