Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Titiek Soeharto akan mengajak Menko Kemaritiman Luhut Bisar Panjaitan meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, supaya mendapat prioritas penyelesaian.
Titiek di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan dirinya sudah beberapa kali meninjau Pelabuhan Tanjung Adikarto saat reses, dan sudah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut upaya penyelesaiannya.
"Kami akan mengajak Menko Maritim meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Adikarto, supaya bisa mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk memprioritaskan pembangunan pelabuhan," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan rapat koordinasi dan rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pelabuhan itu bukan kewenangan mereka. Menurut KKP, kewenangan penyelesaikan pemecah ombak ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO).
Selama pemecah ombak tidak diselesaikan, pasir dari laut akan masuk ke pelabuhan sehingga kapal tidak bisa masuk ke pelabuhan. Proyek Pelabuhan Tanjung Adikarto sudah dimulai sejak 2003, tapi hingga saat ini belum dioperasikan.
"Kalau bisa dimanfaatkan sekarang, kenapa harus menunggu hingga 2020. Kalau ketersediaan anggaran, kami kira ada. Kami minta menjadi skala prioritas untuk segera diselesaikan," kata politisi Partai Golkar daerah pemilihan (dapil) DIY ini.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo Sudarna mengatakan kunci utama beroperasinya Pelabuhan Tanjung Adikarto adalah pemecah ombak sebelah timur dan barat.
"Berdasarkan review rencana detail teknis dan desain Pelabuhan Tanjung Adikarto, perlu ada perpanjangan pemecah ombak," kata Sudarna.
Ia mengatakan pemecah ombak sisi timur sudah dibangun sekitar 220 meter, dan perlu diperpanjang 170 meter. Total panjang pemecah ombak sisi timur sepanjang 390 meter. Kemudian, pemecah ombak sisi barat perlu sepanjang 230 meter, masih kurang 120 meter.
"Total biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto mulai pemecah ombak hingga pengerukan pasir dalam kolam pelabuhan sekitar Rp400 miliar," katanya.
Menurut dia, anggaran besar itu tidak mungkin ditanggung oleh APBD I dan II karena nominalnya sangat besar. Salah satunya, pemkab meminta pemerintah pusat mengalokasikan anggaran penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto.
"Kami berharap pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto," harapnya.
Titiek akan ajak Menko Maritim tinjau Pelabuhan Tanjung Adikarto
Titiek Soeharto, dok (Antara)
