Pemburu di Bantul disanksi jika menembak burung hantu

Bantul (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menyusun peraturan bupati mengenai larangan berburu atau menembak burung hantu yang sudah dilepasliarkan pemerintah di wilayah Sedayu.
    
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul Pulung Haryadi di Bantul, Sabtu, mengatakan, peraturan itu disiapkan untuk menjaga populasi burung tersebut dan pengendalian hama tikus di Sedayu tetap efektif.
    
"Rubuha (rumah burung hantu) sudah cukup bagus (tingkatkan populasi burung hantu, red) karena sudah ada perkembangan, sudah beranak kemudian bercucu dan sebagainya, tinggal nanti kita buat perbup supaya tidak ditembak itu," katanya.
    
Sejak beberapa tahun lalu, menurut dia, instansinya melepasliarkan burung hantu jenis Tyto Alba di wilayah Kecamatan Sedayu, sebagai pengendalian hama tikus yang terus menyerang dan merusak lahan pertanian di daerah itu.
    
Ia mengatakan, kemudian pemerintah bersama dengan kelompok tani setempat membangun rubuha-rubuha sebagai tempat burung hantu tinggal di titik-titik strategis sekitar hamparan sawah, agar populasi spesies tersebut bertambah.
    
"Sehingga nanti ke depan legalitas (peraturan bupati) untuk tidak berburu burung hantu ini yang kita harus segera tindaklanjuti. Saya kira itu langkah kita terkait dengan (pengembangan) burung hantu," katanya.
    
Apalagi, menurut dia, pengendalian hama tikus yang selama ini menjadi momok bagi petani di wilayah Sedayu sulit ditumpas, sehingga paling tidak bisa lebih efektif selain upaya 'gropyokan' tikus yang sering dilakukan petani Sedayu.
    
"Pengendalian dengan burung hantu itu cukup efektif, karena satu ekor burung hantu bisa memakan lima sampai 10 ekor tikus," katanya.
    
Untuk itu, lanjut dia, ke depan pemda bersama pihak terkait akan terus melepasliarkan burung hantu terutama di Sedayu. "Saat ini (populasi burung hantu) masih terbatas, masih ratusan belum sampai ribuan, tapi kita akan kembangkan terus," katanya.