Fraksi Golkar desak BBWSSO-Pemkab normalisasi Waduk Sermo

       Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan pemerintah daerah setempat melakukan normalisasi Waduk Sermo, Kecamatan Kokap, karena mengalami pendangkalan yang sangat parah.

     "Selama 26 tahun Waduk Sermo dibangun dan dioperasikan, belum satu kalipun pernah dilakukan pengerukan lumpur, sehingga terjadi pendangkalan yang cukup parah," kata Ketua Fraksi Golkar Widiyanto disela-sela meninjau Waduk Sermo di Kulon Progo, Selasa.

     Ia mengatakan saat dibangun, kedalaman Waduk Sermo antara 15 meter hingga 20 meter. Namun, saat ini, kedalaman Waduk Sermo hanya 7 meter sampai 10 meter. Kondisi pendangkalan ini, sangat memprihatinkan dan bisa mengancam keberlangsungan ketersediaan air baku masyarakat, kebutuhan air irigasi, hingga berpotensi mengakibatkan banjir di Kecamatan Pengasih, Wates, dan Temon saat musim hujan.

     Saat dibangun, Waduk Sermo dirancang mampu bertahan sekitar 50 tahun, namun melihat kondisi saat ini, dikhawatirkan usianya tidak akan sampai 50 tahun.

     "Kami minta Waduk Sermo dikembalikan ke tujuan awal dibangun, yakni sebagai tampungan air baku, pengendali banjir, tempat wisata dan penyulai air irigasi," harap politisi senior Partai Golkar Daerah Pemilihan II (Kokap dan Pengasih) ini.

     Ia mengatakan dari luas Waduk Sermo seluas 157 hektare, 53 persennya mengalami pendangkalan atau sedimentasi yang sangat parah. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan waduk yang reboisasinya tidak tertangani baik dan kegiatan tambang di sekitar waduk tidak terkontrol dengan baik.

     Faktor lingkungan, yakni reboisasi Waduk Sermo tidak tertangani dengan baik. Saat ini, tanaman yang ditanam di sabuk hijau merupakan tanaman produktif dan konsumtif, seperti pohon kelapa dan pohon sengon. Pohon ini akan ditebang kalau sudah besar dan tidak bisa menampung air.

    Untuk itu, kawasan Sermo perlu ditanami pohon yang bisa menjadi kantung air, seperti pohon ringin, gayam, dan bulu.

     "Pemkab dan BBWSSO, serta balai konservasi harus bersinergi supaya hutan di kawasan Waduk Sermo bisa rindang dan tanaman bisa menyimpan air," katanya.

    Selain itu, ia berharap kepada Pemkab Kulon Progo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) lebih jeli dalam menerbitkan izin atau mengeluarkan rekomendasi izin penambangan.

     Menurutnya, banyaknya penambangan batu andesit dan tanah urug juga menjadi pemicu tingginya sedimentasi Waduk Sermo. Kawasan pertambangan Kulon Progo berada di Kecamatan Kokap dan Pengasih, namun perlu diatur lagi peruntukannya. Seharusnya tidak ada penambangan di sekitar waduk.
      "Selama ini, kegiatan tambang sangat dekat dengan Waduk Sermo. Dari kegiatan penambangan tersebut, tanahnya langsung mengalir ke waduk, sehingga terjadi sedimentasi," katanya.

     Widiyanto juga meminta pemkab membuat perencanaan pembuatan kantung-kantung air mulai dari waduk, embung, dan sumber mata air guna mencukupi kebutuhan air masyarakat. Pembangunan Bandar Udara Baru Internasional Yogyakarta (NYIA) akan menyebabkan meningkatkan kebutuhan air bersih hingga 100 persen.

     "Hal ini perlu disikapi oleh pemkab, karena Waduk Sermo tidak mungkin mampu mencukupi kebutuhan air dengan adanya megaproyek di Kulon Progo," katanya.

     Salah satu warga Kokap Purnomo mengharapkan pemkab melakukan normalisasi Waduk Sermo supaya mampu mencukupi kebutuhan air di kawasan Bukit Monoreh.

      "Saat kondisi kemarau panjang seperti ini, pasokan air bersih dari PDAM ke masyarakat tersendat-sendat karena ketersediaan air di Waduk Sermo sangat sedikit," katanya. (ADV)