Jakarta (ANTARA) - Perludem mendesak Presiden Joko Widodo mempercepat pemberian santunan untuk anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan petugas di tempat pemungutan suara (TPS) yang meninggal saat menjalankan tugas dalam Pemilu 2019.
"Menurut saya elemen negara yang punya otoritas untuk itu adalah Presiden. Presiden saya kira bisa ambil tindakan cepat untuk itu dengan tidak mempersulit mekanisme," tutur Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Minggu.
Menurut Titi Anggraini, iktikad baik pemerintah diperlukan agar pemberian santunan lebih cepat diberikan kepada anggota KPPS yang gugur membawa nama baik demokrasi Indonesia di mata dunia.
Yang dilakukan petugas KPPS berkaitan dengan pergantian elite penyelenggara negara, tutur Titi Anggraini, sehingga tidak ada alasan untuk menjadikan santunan sebagai isu politik yang perlu kehati-hatian.
"Tidak perlu berhati-hati untuk mengambil langkah karena problem yang kita hadapi ini adalah problem nyata yang tidak perlu jadi konsumsi politik kalau memang itu mau dilakukan," tutur dia pegiat pemilu itu.
Hingga sekarang skema asuransi untuk anggota KPPS tidak pernah ada, padahal semestinya negara memberi kompensasi yang sepadan untuk anggota KPPS yang terluka atau kehilangan nyawa karena kecelakaan kerja.
Dengan banyaknya korban meninggal pada penyelenggaraan Pemilu 2019, ucap dia, pemerintah harus memikirkan skema asuransi untuk petugas KPPS.
Titi Anggraini menyebut apabila dibandingkan dengan pemilu pada 2004, 2009 dan 2014, korban meninggal selama Pemilu 2019 paling banyak.
Sejauh ini tercatat 12 petugas KPPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas, tiga di Lampung dan delapan di Jawa Tengah.
Berita Lainnya
Jokowi: Kepindahan IKN bukan hanya tanda tangan tapi kesiapan
Rabu, 18 September 2024 12:01 Wib
Presiden Jokowi terima masukan konfederasi buruh soal iuran pensiun tambahan
Rabu, 18 September 2024 5:59 Wib
Jokowi membantah buka ekspor pasir laut, yang dibuka ekspor sedimen
Selasa, 17 September 2024 11:47 Wib
Presiden Jokowi sambut baik kehadiran kantor FIBA di Indonesia
Selasa, 17 September 2024 11:13 Wib
Presiden Jokowi minta maaf kepada seluruh anggota kabinet
Jumat, 13 September 2024 11:10 Wib
Presiden Jokowi minta tak ada "riak-riak" sampai pemerintahan baru terbentuk
Jumat, 13 September 2024 9:57 Wib
Presiden Jokowi nyatakan gelar Sidang Kabinet Paripurna terakhir
Jumat, 13 September 2024 9:38 Wib
Jokowi minta TNI/Polri mendukung transisi pemerintahan Prabowo agar mulus
Kamis, 12 September 2024 16:17 Wib