Kulon Progo (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum akan menyikapi secara politis terkait informasi pengangkatan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjadi kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Kami masih menunggu kepastian pengangkatan tersebut. Sebab surat keputusan (SK) hingga hari ini belum turun," kata Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo, Senin.
Ia mengatakan proses pergantian dan pengisian kekosongan jabatan membutuhkan waktu lama. Bupati harus mengundurkan diri ke Kementerian Dalam Negeri dan ada usulan nama-nama pengganti yang diusulkan oleh partai pengusung, yakni PDIP, PAN, PKS dan Golkar.
Namun demikian, ia mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Melalui PP tersebut, pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah.
"Mekanisme itu kan sudah diatur, kalau jabatan bupati kosong, maka yang mengisi wabup, nanti posisi wabup akan diisi calon yang diusulkan partai pengusung, untuk kemudian dipilih DPRD sesuai aturan," kata Bendahara DPC PDIP Kulon Progo ini.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan keberadaan Hasto di tingkat nasional diharapkan mampu memudahkan lobi-lobi Kulon Progo untuk naik ke nasional. Terutama soal promosi daerah. Sepeninggal Hasto, dia mengharap penggantinya mampu bekerja sebaik sekarang.
"Yang gesit dan cerdas, karena Kulon Progo sekarang kan sedang fase berkembang ke arah lebih baik," katanya.
Ketua DPD PAN Kulon Progo itu memprediksi proses pemilihan wabup nanti, kemungkinan besar akan diwarnai sejumlah polemik. Hal ini mengingat partai pengusung pasangan Hasto-Sutedjo dalam Pemilukada 2017-2022 lalu cukup banyak.
"Partai pengusung akan mengusulkan nama-nama lebih dari satu nama, dan calon tersebut akan melakukan pemaparan visi dan misi, setelah itu akan ditetapkan calon terpilih," katanya.
Selanjutnya, Wakil Ketua II DPRD Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono mengatakan Bupati Hasto Wardoyo sudah saatnya menjabat di tingkat pusat karena memiliki sederet prestasi.
"Meskipun belum ada SK resmi, tapi rasanya memang sudah waktunya ke pusat guna memandu Kulon Progo memiliki jaringan ke pusat. Semoga kariernya semakin hebat," katanya.
Sementara itu Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo enggan berkomentar banyak perihal pengangkatan Hasto sebagai Kepala BKKBN. "Saya belum akan menjawab karena SK belum terima. Kita tunggu dan kita doakan bupati," katanya.
Baca juga: DPRD Kulon Progo mengapresiasi keberhasilan KPU menyelenggarakan pemilu (VIDEO)
DPRD belum sikapi pengangkatan Bupati Hasto sebagai Kepala BKKBN
Jajaran pimpinan DPRD Kulon Progo memberikan keterangan pers terkait informasi pengangkatan Bupati Hasto Wardoyo sebagai Kepala BKKBN. (Foto ANTARA/Sutarmi)
