Warga Desa Selomartani terdampak tol berharap dibantu dicarikan lokasi pindah

Sleman (ANTARA) - Sosialisasi pembangunan proyek Jalan Tol Yogyakarta-Solo kembali dilakukan, kali ini terhadap warga terdampak di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Dalam sosialisasi yang berlangsung di Balai Desa Selomartani tersebut ada dua dusun yang terdampak yakni Dusun Pondok dan Senden 1 tersebut beberapa warga berharap dibantu dalam mencari lokasi untuk pindah.

"Seluruh rumah saya harus dibongkar karena lokasinya persis di jalur pembangunan tol. Kami berharap bisa dibantu dalam mencari lokasi pindah," kata Boimin warga Dusun Pondok.

Menurut dia, rumah yang digunakan untuk usaha bengkel kendaraan tersebut baru empat tahun ditempati.

"Ya masih bingung untuk mencari lahan pengganti untuk mendirikan rumah dan tempat usaha lagi," katanya.

Ia berharap ada campur tangan pemerintah dalam mencarikan lahan pengganti.

"Yang saya pikirkan lahannya itu mau dimana, masih bingung," katanya.

Boimin mengaku hanya bisa pasrah dan berharap ganti untung yang dijanjikan pemerintah sesuai dan bisa digunakan untuk mencari tempat baru.

"Paling tidak lebih tinggi dari harga tanah saat ini," katanya.

Ia mengatakan, kisaran harga tanah per meter persegi di Selomartani saat ini sekitar Rp2,5 juta ke atas.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Wijayanto mengatakan pemerintah tidak menyediakan lahan pengganti. Pemerintah hanya memberikan pembayaran ganti untung sesuai bidang tanah atau bangunan yang terkena.

"Untuk pindah ke mana nanti dikembalikan ke yang bersangkutan, kami bayar pakai uang," katanya.

Menurut dia, dengan mekanisme mencari lahan pengganti sendiri masyarakat justru akan lebih bebas. Karena jika pemerintah melakukan relokasi justru terkesan lebih mengatur.

"Kalau ini monggo, uangnya saya serahkan masyarakat bebas mencari," katanya.

Ia mengatakan, untuk ganti untung akan dilakukan setelah izin penetapan lokasi (penlok) turun dari Gubernur. Targetnya Agustus sudah bisa dilakukan pembayaran.

"Jika prosesnya cepat bisa dimulai untuk ganti untung," katanya.